Kemensos Ajukan Penambahan Anggaran Sebesar Rp11,58 Triliun di 2024

Berita Baru, Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp11,58 triliun untuk tahun 2024, sehingga total anggaran mencapai Rp89,4 triliun.

Permintaan penambahan anggaran ini dilakukan oleh Menteri Sosial, Tri Rismaharini, karena pagu indikatif 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun ini.

Tri Rismaharini menyampaikan bahwa pagu indikatif Kemensos untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp77.828.866.946.000, atau turun sekitar Rp350 miliar dari pagu 2023.

“Salah satu program yang mendapat sorotan adalah program Rumah Sejahtera Terpadu yang mengalami penurunan target dan anggaran lebih dari 50 persen dibandingkan tahun 2023,” demikian dikutip dari rilis resmi Kemensos pada Sabtu (10/6/2023).

Risma menjelaskan bahwa dalam pagu indikatif 2024, program Rumah Sejahtera Terpadu dianggarkan sebesar Rp32 miliar dengan target 1.500 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2023, di mana program tersebut dianggarkan untuk 3.250 KPM dengan anggaran Rp67 miliar.

Anggota Komisi VIII DPR juga mengungkapkan kekecewaan mereka atas pengurangan anggaran untuk program Rumah Sejahtera Terpadu, karena manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat. Iskan Qolba Lubis, anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyatakan bahwa anggaran program tersebut seharusnya tidak dikurangi, bahkan seharusnya ditambah. Ia juga mempertanyakan alasan di balik pengurangan anggaran tersebut.

Terkait hal ini, John Kenedy Azis, yang mewakili Fraksi Partai Golkar, juga mengungkapkan keprihatinannya atas penurunan anggaran Kemensos. Ia mengatakan bahwa Kemensos masih banyak membantu masyarakat yang belum beruntung, dan program Rumah Sejahtera Terpadu sebaiknya tidak dihentikan pada tahun 2023.

Selain program Rumah Sejahtera Terpadu, anggaran untuk program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi kelompok rentan juga mengalami penurunan dari Rp35 miliar menjadi Rp23,5 miliar. Padahal, ATENSI digunakan untuk merespons kebutuhan mendesak masyarakat, seperti biaya operasional orang sakit, anak korban kekerasan seksual, dan kasus-kasus lain yang membutuhkan penanganan cepat.

Kemensos menyayangkan pemotongan anggaran tersebut, karena pada tahun 2022, lewat ATENSI, mereka merespon 6.627 kasus yang dilaporkan oleh masyarakat dan media.

Risma juga menyebutkan bahwa program pelatihan dan pendidikan untuk pemberdayaan masyarakat juga mengalami pemotongan anggaran. Bahkan, pada pagu indikatif 2024, program tersebut tidak mendapatkan anggaran sama sekali. Kemensos menyesalkan hal ini, karena melalui balai diklat mereka telah memberikan banyak pelatihan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan.

Komisi VIII DPR RI menyatakan dukungannya terhadap penambahan anggaran Kemensos untuk tahun 2024 dan siap melakukan advokasi dalam pembahasan anggaran bersama Badan Anggaran DPR RI. Mereka juga mendorong agar bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) disalurkan melalui PT Pos, karena pengamatan langsung menunjukkan bahwa PT Pos lebih mudah diakses dan cepat dalam penyaluran bantuan.

Selain itu, Komisi VIII DPR juga meminta Kemensos untuk memperbaiki mekanisme penyusunan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar penyaluran bantuan dapat dilakukan dengan tepat sasaran.