Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Prancis dan Uni Eropa Cabut Dukungan Keuangan Setelah Kudeta di Niger
Situasi kudeta yang terjadi di Niger (Foto: AP Photo)

Prancis dan Uni Eropa Cabut Dukungan Keuangan Setelah Kudeta di Niger



Berita Baru, Jakarta – Prancis dan Uni Eropa telah mengambil keputusan untuk mencabut dukungan keuangan bagi Niger setelah terjadinya kudeta yang menggulingkan presiden terpilih negara bagian Afrika Barat tersebut.

Pernyataan dari Prancis, yang merupakan mantan kekuatan kolonial bagi Niger, menegaskan perlunya “pengembalian segera pada tatanan konstitusional Niger,” dan tindakan ini semakin meningkatkan tekanan internasional terhadap pelaku kudeta.

Tindakan penghentian dukungan keuangan ini diumumkan tak lama setelah Uni Eropa juga menangguhkan semua kerja sama keamanan dengan Niger, dan mengumumkan bahwa bantuan keuangan tidak akan lagi diberikan. Hal ini menjadi keprihatinan serius mengingat Niger merupakan salah satu negara termiskin di dunia dan menerima bantuan finansial senilai ratusan juta dolar setiap tahunnya.

Peristiwa kudeta ini menyebabkan Abdourahamane Tiani, seorang jenderal yang memimpin garda kepresidenan negara, menyatakan diri sebagai pemimpin baru negeri setelah berhasil menahan Presiden Mohamed Bazoum beberapa waktu lalu.

“Serangan yang tidak dapat diterima terhadap integritas lembaga republik Niger ini akan berdampak pada kemitraan dan kerjasama antara Uni Eropa dan Niger, dalam segala aspeknya,” tegas Josep Borell, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa dikutip dari CNN.

“Presiden Bazoum terpilih secara demokratis; dia adalah satu-satunya Presiden sah di Niger. Ia harus dibebaskan tanpa syarat dan segera.”

Berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan Rusia, juga telah meminta pembebasan Bazoum namun hingga saat ini belum ada hasil yang memuaskan.

Uni Afrika juga turut memberikan tuntutan pada Sabtu, meminta anggota militer Niger untuk “segera dan tanpa syarat kembali ke barak mereka dan mengembalikan otoritas konstitusional,” dengan batas waktu 15 hari. Jika hak-hak tahanan politik tidak dihormati, Uni Afrika menyatakan akan mengambil tindakan yang perlu, termasuk sanksi terhadap para pelaku.

Borell dan Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung organisasi regional, seperti Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat, jika mereka memutuskan untuk memberlakukan sanksi terhadap Niger.

Meski demikian, belum ada kejelasan mengenai seberapa besar pengaruh tekanan internasional terhadap para pelaku kudeta dalam mengambil keputusan.

Seorang ajudan yang setia pada presiden yang digulingkan memberitahu CNN bahwa terjadi perselisihan di antara para pelaku kudeta. Namun, militer Niger telah mendukung kudeta tersebut.

Kondisi di Niger semakin diperparah dengan kenyataan bahwa negara ini terletak di wilayah Sahel di Afrika, yang telah menjadi tempat banyak terjadi upaya pengambilalihan kekuasaan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk di Mali [Name redacted]ina Faso.

Niger telah menjadi sekutu penting bagi Amerika Serikat, Prancis, dan pemerintah Barat lainnya, dan menjadi salah satu negara demokratis yang langka di kawasan tersebut yang sering kali dihadapkan pada pemberontakan Islam.