Pimpinan Junta Myanmar Diusir Saat Pertemuan Puncak KTT ASEAN

Berita Baru, Internasional – Jenderal militer Myanmar, Min Aung Hlaing, diusir keluar di pertemuan puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tahunan para pemimpin ASEAN akhir bulan ini.

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) sepakat untuk mengundang perwakilan non-politik dari Myanmar, bukan Jenderal Min Aung Hlaing.

Insiden ini belum pernah terjadi sebelumnya untuk blok 10 anggota, yang secara tradisional menghindari campur tangan dalam urusan anggotanya.

Seperti dilansir dari BBC, pemimpin junta militer Myanmar mengatakan dirinya “kecewa” dengan tindakan itu. Semantara ASEAN mengatakan bahwa militer belum berbuat cukup untuk mengakhiri gejolak di Myanmar.

Pada bulan Agustus, Jenderal Min Aung Hlaing mengangkat dirinya sebagai perdana menteri dan mengatakan bahwa keadaan darurat Myanmar akan diperpanjang karena pertempuran antara tentara dan pasukan milisi yang menentang kudeta militer terus berlanjut.

dalam sebuah pernyataan, ASEAN mengatakan bahwa pertemuan darurat para menteri luar negeri yang digelar hari Jumat tidak dapat mencapai konsensus tentang apakah militer harus mewakili Myanmar pada pertemuan puncak yang diadakan antara 26-28 Oktober.

Pernyataan – yang dikeluarkan oleh Brunei, sebagai tuan rumah KTT – mengatakan situasi di Myanmar “berdampak pada keamanan regional serta persatuan, kredibilitas dan sentralitas Asean”.

Pada bulan April, ASEAN mendesak Jenderal Min Aung Hlaing untuk mengakhiri tindakan kekerasan di negara itu dan meminta Junta untuk segera membebaskan tahanan politik.

Wartawan BBC, Jonathan Head yang bertugas di Bangkok mengatakan keputusan untuk mengecualikan sang jenderal dari KTT, yang juga akan dihadiri oleh Presiden AS Joe Biden dan para pemimpin dunia lainnya, merupakan pukulan besar bagi pemerintah militer untuk mendapat pengakuan internasional.

Sementara itu, Asean tidak menyebutkan siapa nama perwakilan Myanmar yang diundang untuk berpartisipasi dalam KTT tersebut.

“Myanmar sangat kecewa dan sangat keberatan atas hasil pertemuan darurat para menteri luar negeri, karena diskusi dan keputusan tentang masalah perwakilan Myanmar dilakukan tanpa konsensus dan bertentangan dengan tujuan ASEAN,” kata kementerian luar negeri Myanmar dalam sebuah pernyataan.