Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional Melalui Perikanan

Berita Baru, Bali – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas melalui satuan kerja Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) menyelenggarakan Workshop Perikanan Berkelanjutan dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional pada Rabu (11/12) dan Kamis (12/12).

Kegiatan kolaboratif ini membahas isu-isu yang menjadi tantangan serta solusi dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga dalam siaran persnya mengatakan, workshop melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari masyarakat sipil, akademisi hingga industri.

“Workshop ini diharapkan dapat  mengeluarkan hasil konkret sebagai masukan kepada Pemerintah dalam mempercepat pembangunan negara, khususnya di bidang kelautan dan perikanan,” ujar Himawan.

Penentuan arah kebijakan WPP ini dimuat dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, khususnya pada Agenda Pembangunan Ketahanan Ekonomi. Di dalamnya, terdapat Program Prioritas Nasional mengenai Pengelolaan Kelautan dan Kemaritiman.

Di sisi lain, Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas Sri Yanti mengatakan, dalam lima tahun ke depan, pemerintah akan mencari contoh-contoh wilayah yang sekiranya dapat merepresentasikan 11 WPP tersebut.

“Daerah ini nantinya kita fokuskan sebagai pilot project,” ucap Sri Yanti.

Hingga kini, Sri Yanti masih belum dapat menyebutkan daerah yang memiliki potensi besar sebagai perwakilan WPP. Karena masih harus menyusun kriteria detail dan calon-calon daerah yang ditunjuk bersama pemangku kepentingan lain. 

“Setidaknya ada lima strategi yang dibangun dalam pengelolaan perikanan berbasis WPP. Pertama, Meningkatkan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan. Kedua, penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir,” ujarnya.

Ketiga, lanjutnya, meningkatkan produksi, produktivitas, standarisasi, mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan. Keempat, meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, perlindungan usaha, dan akses pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan skala kecil. Lima, meningkatkan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.