Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

BLT
Ilustrasi BLT (Foto: istimewa)

Pemkab Sumenep Temukan 2.610 Data Ganda Penerima BLT BBM dan BPNT



Berita Baru, Jakarta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menemukan sebanyak 2.610 keluarga yang memiliki data ganda penerima bantuan sosial kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan bantuan pangan nontunai (BPNT).

“Berdasar laporan tim lapangan, data ganda dan data yang tidak valid penerima bantuan sosial di Sumenep sebanyak 2.610 keluarga,” kata Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Pemkab Sumenep Achmad Zulkarnaen seperti dilansir dari Antara di Sumenep, Senin (21/11/2022).

Dia menjelaskan, temuan data ganda dan data tidak valid penerima bantuan tersebut, saat petugas dari PT Pos di Kabupaten Sumenep melakukan pencairan kepada penerima bantuan. Yang dimaksud dengan data ganda itu adalah satu orang terdata dua kali atau lebih, sedangkan data yang tidak valid adalah data yang tidak sesuai dengan ketentuan penerima bantuan.

“Di antaranya aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, dan warga yang telah meninggal dunia,” ujarnya.

Terkait temuan data ganda dan data yang tidak valid itu, Achmad Zulkarnaen menyatakan, akan menghapus data tersebut dan diperbarui.

Ketua Satgas Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) PT Pos Kantor Cabang Sumenep R. Shoifuddin membenarkan adanya data penerima bantuan sosial yang ganda dan tidak tepat sasaran.

“Memang benar seperti itu, namun khusus data ganda dan data salah sasaran, pencairan bantuan tersebut kami tangguhkan,” terang Shoifuddin.

Shoifuddin menjelaskan, penerima bansos program sembako dan BPNT 2022 di Sumenep terdata sebanyak 129.295 keluarga dan terealisasi 127.634 keluarga atau tersisa 1.661 KPM. Bansos sembako dan BLT subsidi minyak goreng dialokasikan untuk 127.274 keluarga penerima manfaat, namun yang terealisasi 126.939 keluarga atau tersisa sebanyak 335 keluarga.

“Sedangkan BLT BBM dan sembako terdata sebanyak 124.458 keluarga, terealisasi 123.844 keluarga atau tersisa 614 keluarga. Sehingga, jumlah total KPM yang terdata ganda dan tidak valid sebanyak 2.610 keluarga,” papar Shoifuddin.