Pemerintah Hungaria Gagas Referensi Gender di Konstitusi, Hak LGBT Kian Terjepit

Berita Baru, Internasional – Beberapa saat sebelum Hungaria memasuki masa penerapan penguncian (lockdown) kedua virus corona pada hari Rabu (11/11), pemerintah sayap kanan mengisyaratkan rencana pengesahan undang-undang baru yang banyak menuai penolakan.  

Amandemen konstitusi yang diusulkan, yang diajukan ke parlemen oleh Menteri Kehakiman Judit Varga pada Selasa malam, adalah serangan terbaru terhadap hak-hak LGBT di negara itu, di mana pengakuan hukum untuk perubahan gender berakhir.

“Hongaria melindungi hak anak-anak untuk mengidentifikasi jenis kelamin mereka sejak lahir, dan memastikan pengasuhan mereka berdasarkan identifikasi diri nasional dan budaya Kristen kami,” kata amandemen tersebut. Konstitusi sudah menetapkan bahwa pernikahan harus antara laki-laki dan perempuan, juga menyebut bahwa dalam hubungan orang tua-anak “ibu adalah perempuan dan ayah adalah laki-laki”.

Sebagaimana dilansir dari The Guardian, amandemen tersebut akan memastikan bahwa hanya pasangan menikah heteroseksual yang dapat mengadopsi anak. Orang lajang bisa mendapatkan pengecualian dengan izin menteri khusus.

Upaya pembenaran untuk amandemen tersebut menjelaskan bahwa “Ideologi baru dan modern di dunia barat menimbulkan keraguan tentang penciptaan jenis kelamin pria dan wanita, dan membahayakan hak anak untuk memiliki perkembangan yang sehat.”

Selama bertahun-tahun, pemerintah Viktor Orbán menjadikan agenda anti-migrasi untuk menggalang basisnya, dan beberapa analis menyebut bahwa kelompok LGBT mungkin menjadi target baru. Di Polandia, partai Hukum dan Keadilan (PiS) populis yang berkuasa telah menggencarkan kampanye melawan “ideologi LGBT” sebagai pusat pesan politiknya.

Anggota parlemen independen Bernadett Szél menulis di Facebook bahwa “daripada melawan virus, mereka lebih ingin melawan komunitas LGBT”. Katalin Cseh, anggota parlemen dari partai oposisi Momentum, menulis di Twitter: “Orang tua, sekolah, rumah sakit, bisnis kecil tinggal beberapa jam lagi dari penguncian – tidak tahu apa yang akan terjadi, karena detail peraturan bahkan belum dipublikasikan. Pada agenda pemerintah: amandemen konstitusi untuk melawan ideologi gender.”

Undang-undang baru harus didiskusikan di parlemen, tetapi partai Fidesz Orbán memiliki mayoritas dua pertiga suara, cukup untuk membuat amandemen konstitusi.

Sementara itu, di Hungaria, isu terkait gender adalah suatu hal paling menarik perhatian, perubahan politik juga terbukti signifikan.

Fidesz telah mendominasi politik Hongaria selama dekade terakhir, meski oposisi yang terfragmentasi telah berhasil dalam pemilihan walikota – termasuk di Budapest – ketika bersatu di belakang satu kandidat. Partai oposisi telah mengumumkan niat mereka untuk mencalonkan kandidat persatuan melawan Fidesz dalam pemilihan parlemen pada tahun 2022.

“Viktor Orbán tidak layak untuk jabatannya selamanya,” kata enam partai oposisi dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, lapor kantor berita Reuters.. “Ini hanya menunjukkan bahwa dia tidak lagi merasa aman bahkan dalam sistem pemilihan yang dia tulis untuk dirinya sendiri, yang cocok karena dia akan kalah.”