Pembangunan PLBN Dinilai Lambat, PB PMII Ingatkan Kementrian PUPR Selesaikan Sesuai Target

Berita Baru, Jakarta – Lambatnya laju pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu menuai sorotan dari Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII). Pemerintah didesak segera merampungkan pembangunan pos atau tempat pemeriksaan perlintasan keluar masuk manusia dan barang antar negara tersebut.

Desakan tersebut mengingat saat ini telah memasuki triwulan III 2021 tengah berjalan. Sementara pemerintah sendiri menargetkan pengerjaannya dari 2020 hingga 2021. Harapannya agar di tahun 2022 pos pemeriksaan lintas Negara tersebut bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Bidang Maritim dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan PB PMII, Joni Satriawan, menegaskan, pembangunan PLBN tidak boleh berlarut. Sebab pos tersebut memiliki peran krusial bagi masyarakat di kawasan perbatasan.

“Kami mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR agar fokus dengan pembangunan PLBN. Ini sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap masyarakat di kawasan perbatasan,” ujarnya.

Pembangunan PLBN Terpadu, kata Joni, wajib diikuti dengan pembangunan sarana dan prasarana lainnya. Sehingga ke depan berdampak baik terhadap sosial ekonomi masyarakat perbatasan.

Pria asal Sumbawa NTB ini kembali menerangkan bahwa pembangunan PLBN wajib melibatkan banyak pihak. Bukan hanya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tetapi juga wajib melibatkan kementerian lain dalam hal membangun sarana dan prasarana di titik pembangunan PLBN.

Kementerian Perdagangan contohnya, wajib membangun pasar. Kementerian Agama, membangun tempat ibadah. Kemudian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan akses listrik hingga ketersediaan bahan bakar.

“Ini adalah amanat Perpres, jadi harus dilaksanakan. Termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Desa Daerah Tertinggal, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga harus terlibat. Mereka wajib untuk membangun dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat perbatasan,” bebernya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menargetkan pembangunan PLBN Terpadu di 11 titik. Sejauh ini, baru 1 titik yang rampung dikerjakan, yakni di Distrik Sota Kabupaten Marauke Papua. Sementara sepuluh lainnya belum rampung.

Kesepuluh PLBN tersebut berlokasi di Distrik Ninati Kabupaten Boven Digoel Papua. Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Kepulauan Riau, dua titik di Kalimantan Barat. Kecamatan Jogai Babang Kabupaten Bengkayang dan Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang.

Kemudian dua titik di Nusa Tenggara Timur, yakni di Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang dan di Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten Timor Tengah Utara.

Sementara di Kalimantan Utara terdapat empat titik. Tiga titik diantaranya di Kabupaten Nunukan, yakni di Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Krayan, dan Kecamatan Sebatik Utara. Terakhir satu titik lagi dibangun di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau.