PDIP Usul Pemilu 2024 Dilakukan dengan Sistem Proporsional Tertutup

Berita Baru, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP mengusulkan perubahan sistem proporsional terbuka menanggapi usul penundaan Pemilu 2024 yang salah satunya karena ongkos Pemilu yang mahal.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya mengusulkan agar sistem proporsional terbuka yang dipakai saat ini diubah dengan kembali menerapkan sistem proporsional tertutup yang terakhir dipakai dalam Pemilu 2004.

“Demi kepentingan bangsa dan negara, sistem ini dapat diubah menjadi proporsional tertutup. Ini lebih penting sebagai insentif bagi kaderisasi Partai,” kata Hasto dalam keterangannya dikutip dari CNNIndonesia.com, Minggu (27/02/2022).

Dia menjabarkan, sistem proporsional tertutup relatif Pemilu tak akan banyak memakan biaya. Pada 2004, kata dia, pemilihan presiden putaran 2 dan 2 hanya hanya menelan biaya senilai Rp3,7 triliun.

Lewat sistem proporsional tertutup, pemilih hanya dapat memilih partai politik secara keseluruhan dan tidak dapat memilih kandidat. Sistem itu berbeda dengan sistem proporsional terbuka, di mana pemilih bisa memilih nomor urut atau kader dalam pemilihan legisltif.

“Belajar dari Pemilu 2004 dengan pemilu legislatif, Pilpres I, dan Pilpres II biaya hanya kurang lebih Rp3,7 triliun,” kata dia.

Lebih lanjut, Hasto menegaskan partainya berkomitmen untuk setia pada konstitusi dengan menolak wacana penundaan Pemilu yang disampaikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar pada Rabu (23/2).

Menurut Hasto, tingginya kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo berdasarkan hasil survei teranyar, mestinya dimaknai sebagai legacy Presiden, alih-alih mendukung perpanjangan masa jabatan. Terlebih, pemerintah dan DPR juga sudah menyepakati jadwal Pemilu 2024 pada 14 Februari.

“Bagi PDI Perjuangan seluruh legacy Presiden Jokowi tersebut kemudian menjadi dasar bagi Presiden dan Wapres hasil Pemilu 2024 dalam melanjutkan kemajuan bagi Indonesia Raya di seluruh aspek kehidupan,” ucap Hasto.