Pandemic Talk: Serapan Anggaran Daerah Berbading Lurus Dengan Penanganan Pandemi

Berita Baru, Jakarta – Kontributor Public Health Pandemic Talks, Pritania Astari mengatakan bahwa serapan anggaran daerah berbading lurus dengan penanganan pandemi.

Hal itu ia utarakan pada saat menjadi pemateri dalam Webinar Pelacakan Kontak: Mengoptimalkan Dukungan Masyarakat dalam 3T yang diselenggarakan LeaN ON, Senin (2/8).

Program LeaN On digagas oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan INVEST DM, yang didukung oleh United State Agency for International Development (USAID) melalui program Empowering Access to Justice (MAJU) – The Asia Foundation (TAF).

Dalam paparan materinya, Pritania Astari mengatakan serapan anggaran di daerah masih minim, dari 34 provinsi di Indonesia ternyata baru 3 provinsi selama 6 bulan terakhir berhasil memanfaatkan angaran daerahnya untuk COVID-19 di atas 50 persen.

“Apabila anggaran tidak terserap secara maksimal dan hanya berfokus pada treatment saja, maka penanganan yang ada di hulu akan terabaikan, komunikasi dan edukasi pandemi tidak maksimal, tracing juga tidak maksimal, sehingga muncul misperseption terhadap COVID-19, dan kepatuhan protokol kesehatan dan vaksinasi akan turun,” jelas Pritania.

Pritania mengatakan akibat penanganan pandemi yang saat ini masih sangat berfokus di Jawa, menyebabkan rata-rata kematian dan kasus aktif di luar Jawa mengalami peningkatan dalam satu bulan terakhir.

Selain itu, Ia mengatakan bahwa kesenjangan juga terjadi di ranah testing, dimana kesiapan laboratorium PCR hingga saat ini masih sangat fokus di Jawa dan sangat minim di daerah luar Jawa.

“Dengan sebaran kasus yang mulai merembet ke luar Jawa yang menjadi zona merah, saya rasa penanganan pandemi tidak optimal apabila labnya tidak maksimal. Serapan anggaran daerah bisa juga dimaksimalkan untuk hal tersebut,” tuturnya.

Pritania juga menegaskan bahwa kebijakan pemerintah saat ini juga harus memprioritaskan penanganan pandemi di kelompok rentan, karena berdasarkan data sangat sulit ditemukan bagaimana penanganan pandemi di kelompok rentan seperti kelompok miskin kota, transgender, dan orang penderita HIV.

“Kelompok rentan harus diprioritaskan karena mereka memiliki kerentanan ekonomi yang tidak dapat berdiam di rumah. Mereka harus bekerja setiap hari untuk menutupi kebutuhan mereka. Kurangnya edukasi terkait bahaya pandemi bagi mereka membuat misperseption bagi mereka. Pada akhrinya pada populasi rentan kasus tidak terdeteksi, sehingga terjadi peningkatan kematian,” tegas Pritania.

Pada acara Webinar tersebut juga dihadiri oleh Sulfikar Amir dari Nanyang Technology University Singapura, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Fachmi Idris dari Palang Merah Indonesia, Pritania Astari dari Pandemic Talks, Egi Abdul Hamid dari CISDI, Bima Arya -Ketua APEKSI, Sutan Riska Tuanku Kerajaan -Ketua Umum APKASI, dan Anggota Badan Koordinasi Relawat (BKR) Satgas COVID-19 Melva Elfrida Sihombing.