Moeldoko Tidak Turut Hadir dalam Jumpa Pers Perdana Pengurus Demokrat versi KLB

Berita Baru, Jakarta – Pengurus Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) gelar jumpa pers di kediaman Ketua Umum terpilih, KSP Moeldoko.

Dalam kesempatan jumpa pers perdana tersebut, Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2021-2025 versi KLB Sibolangit tidak turut hadir.

Menurut Darmizal, ketidakhadiran Moeldoko dalam acara jumpa pers Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat versi KLB tidak jadi masalah.

“Di sini super team. Di sini, kolektif kolegial. Kalau tidak ada ketua umum, ada wakil ketua umum, sekretaris jenderal,” kata Darmizal, salah satu perintis KLB Demokrat Sibolangit, Jakarta, Kamis (11/03).

Darmizal juga mengungkapkan bahwa kantor pusat Partai nantinya bertempat di Jalan Pemuda Nomor 712 Rawamangun, Jakarta Timur.

Pernyataan itu disampaikan guna mengklarifikasi pemberitaan yang menyebut kediaman pribadi Moeldoko akan dijadikan markas sementara pengurus Demokrat versi KLB.

“Hari ini kita konferensi pers di tempat ini. Tempat ini adalah kediaman pribadi Ketua Umum Partai Demokrat Jenderal TNI (Purn) Dr H Moeldoko. Kami diberikan kesempatan memakai tempat ini pada hari ini saja karena kebetulan ibu (istri Moeldoko) dan keluarga lainnya sedang berada di luar kota sehingga kegiatan kita pada hari ini tidak mengganggu keluarga beliau yang ada di rumah,” jelasnya.

lebih lanjut Darmizal menerangkan, bangunan di Jalan Pemuda 712 merupakan tempat bersejarah bagi perjalanan partai Demokrat, sebab itu dipilih jadi markas Partai Demokrat versi KLB.

“Tempat itu dipinjamkan oleh Bapak Jhoni Allen Marbun yang hari ini jadi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat,” ungkap Darmizal.

Dalam sesi jumpa pers itu, beberapa pengurus Demokrat versi KLB yang hadir, di antaranya Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi KLB Jhoni Allen Marbun, politisi Max Sopacua, Razman Nasution, dan beberapa pengurus partai dari daerah, di antaranya Papua Barat.

Dalam sesi jumpa pers di kediaman Moeldoko kembali membahas beberapa isu, di antaranya mengenai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat versi AHY yang diyakini melanggar Undang-Undang Partai Politik, latar belakang KLB di Sibolangit, serta isu-isu terkait lainnya.