Menyoroti Keberpihakan Pemimpin Daerah di Jawa Timur pada Lingkungan Hidup dan Rakyat

Opini: Wahyu Eka S.

Pilkada telah usai, tetapi kita disuguhkan oleh catatan-catatan akrobatik dari pemimpin daerah yang terpilih. Dalam amatan penulis para pimpinan daerah yang baru terpilih tersebut, belum memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan agenda-agenda pembangunan berkelanjutan dan juga mendorong partisipasi. Karena kita tahu selama ini yang masih menjadi kendala di daerah adalah proses komunikasi, manajemen dan keputusan terkait regulasi dan kebijakan yang seringkali bertabrakan dengan realitas, suara masyarakat dan bertolak belakang dengan situasi lingkungan hidup di wilayahnya.

Ini hanya sekedar catatan mengenai pentingnya melihat kondisi bumi, lebih spesifik Indonesia, yang terdiri dari provinsi dan kabupaten atau kota. Mengenai kehendak politik menjadi catatan serius dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada keseimbangan planet, people dan profit. Artinya setiap kebijakan dan regulasi harus dibuat seimbang tidak menekankan pada satu aspek saja. Misalnya cara pandang pembangunan ekonomi yang masih antoposentris dan sifatnya makro, mereka cenderung membuat kebijakan ekonomi yang bertumpu pada ekonomi ekstraktif dan rakus ruang. Seperti tambang, kawasan industri, real estate dan aneka usaha skala besar yang mencaplok lahan pertanian, hutan dan parahnya menggusur permukiman masyarakat.

Kondisi ini jamak kita temui di Indonesia, di mana pembangunan ekonomi seringkali dilihat dalam ekonomi makro yang bertumpu pada pertumbuhan konvesional, yang dalam era terkini model tersebut telah menyebabkan degradasi lingkungan. Kondisi lingkungan hidup yang hancur lebur meningkatkan kerentanan wilayah baik untuk manusia maupun non-manusia. Selain itu juga menjadi faktor yang menyebabkan kerentanan ekonomi, di mana mereka kehilangan sumber daya esensial seperti air, udara bersih dan tanah yang sehat akibat ekploitasi seperti tambang dan industri skala besar. Ini menjadi semacam kisah yang terus direpetisi dan direproduksi, tanpa mau berefleksi dan memperbaiki diri untuk menjadi pengambil kebijakan yang lebih peka terhadap realitas, zaman dan sains.

Menyoroti Kebijakan Pemimpin Daerah Jawa Timur

Akhir-akhir ini kita disuguhkan oleh aksi akrobatik dari pemimpin daerah baik yang baru terpilih maupun yang incumbent. Baik mereka yang mempunyai kepedulian terhadap wilayahnya dengan kebijakan berbasis lingkungan dan ekonomi lokal, maupun mereka yang masih memegang watak konservatif dengan pemikiran pembangunan a la Orba dan rezim saat ini yang terjebak oleh buih developmentalism dan ekonomi makro tidak tepat sasaran. Sehingga apa yang diusahakan oleh mereka patut disoroti dan dikritisi sebagai bentuk upaya partisipasi dalam demokrasi.

Kita mulai dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Sejak awal sangat dielu-elukan akan membawa perbaikan kondisi Jawa Timur dengan programnya bernama Nawa Bhakti Satya yang salah satu poinnya menekankan pada harmoni alam dan ekonomi. Tetapi di lapangan tidak seperti konsep yang dibayangkan, meski narasi harmoni alam dan ekonomi merupakan sebuh moderatisme, tetapi itu adalah sebuah awal yang baik seharusnya. Sepanjang kepemimpinan mereka masih minim capainnya dalam membenahi tata ruang di Jawa Timur dan menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada lingkungan hidup, penyelesaian konflik agraria dan memfasilitasi mereka yang tak punya “power” atau golongan lemah.

Ini dapat dilihat dari masih berjalannya konflik lingkungan dan agraria di Jawa Timur, membentang dari ujung timur Banyuwangi hingga ke arah barat Pacitan, di mana belum ada satupun konflik yang selesai dan juga belum ada komitmen pada lingkungan hidup. Sebagai contoh kasus Lakardowo soal limbah B3, tambang emas Trenggalek, tambang galian C, konflik agraria Pasuruan, konflik kelola hutan Sendi Mojokerto, serta masih tinggi konfik Perhutanan Sosial dan lain-lain. Menunjukkan pemerintah provinsi belum memiliki komitmen dalam merancang ekonomi berbasis rakyat dan pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada lingkungan hidup.

Mereka yang Dalam Sorotan

Di Banyuwangi Bupati terpilih yang juga istri mantan Bupati lama Azwar Anas yakni Ipuk Fiestiandani belum memiliki program dan komitmen yang kuat dalam membela lingkungan dan rakyat. Program yang ia jalankan tidak memprioritaskan konflik agraria seperti Bongkoran, Wongsorejo, malahan kemarin di desa tetangga yakni Alasbuluh warga mendapatkan kriminalisasi karena menghadang truk pengangkut galian C yang merusak lingkungan mereka.

Di Pakel warga berkonflik dengan perkebunan yang telah mencaplok wilayah Desa Pakel, mereka terancam, terintimidasi dan mengalami marjinalisasi. Lalu di Tumpang Pitu, bercokol perusahaan tambang raksasa yang berdiri megah di kawasan rawan bencana, mereka berencana melakukan ekspansi pertambangan hingga menuju kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Bahkan soal wacana geothermal Ijen yang akan memperentan kawasan hulu Banyuwangi, tidak ada sikap yang jelas keberpihakannya.

Di Jember Bupati terpilih Hendi melakukan blunder ciamik, dalam rencana pembangunan Jember, ke depan ia akan menitikberatkan pembangunan yang tidak sejalan dengan lingkungan hidup. Terbukti dari dokumen rancangan pembangunan Jember masih memasukkan tambang dalam rencananya. Daerah seperti Silo yang mayoritas masyarakatnya menolak tambang dimasukkannya dalam wilayah pertambangan mineral logam, disusul Kencong, Wuluhan, Gumukmas dan Puger.

Padahal kawasan selatan Jember ini merupakan kawasan rawan bencana, tentu jika menekankan pembangunan ekonomi berbasis tambang akan meningkatkan kerentanan bencana di wilayah tersebut. Selain tambang ada wacana alih fungsi masif di pesisir selatan terutama dengan keberadaan tambak modern. Tidak cukup di situ saja, bupati terpilih ini juga bermimpi membangun pusat ekonomi baru “gentrifikasi” di selatan berbasis ekonomi makro, sejalan dengan keberadaan Jalur Lintas Selatan (JLS). Kondisi itu akan mendorong peningkatan kerentanan dan kerawanan lingkungan yang berbahaya bagi keselamatan warga di pesisir selatan Jember.

Di pesisir selatan Malang juga tengah terancam oleh pertambangan dan ide gila dari Bupati terpilih Kabupaten Malang Sanusi mengenai budidaya sawit skala luas. Padahal wilayah Malang Selatan merupakan kawasan esensial, rumah bagi lutung dan burung rangkong dan juga hingga kini masih dihinggapi konflik agraria, sampai maraknya alih fungsi hutan terutama pada hutan lindung. Kondisi lingkungan yang mengkhawatirkan, rentan kekeringan, banjir dan rentan ketika dihantam gempa, tidak menjadi pertimbangan Bupati dalam membuat kebijakan. Ia malahan mendorong kebijakan ekonomi yang tidak berkelanjutan dan mendorong penghancuran lingkungan Malang Selatan.

Mereka yang Harus Dikawal dan Didukung

Di Lumajang Thoriqul Haq selaku Bupati menolak keberadaan tambak modern di bekas lahan Salim Kancil, bahkan ia harus dikriminalisasi karena sikapnya. Ia juga mendorong kelola hutan dengan mendukung Perhutanan Sosial, wisata dan ekonomi lokal lainnya, meski kerangkanya masih developmentalis. Tapi perlu diapresiasi soal mendorong ekonomi lokal, kurang didorong menekankan pola ekonomi hijau berbasis daya dukung lingkungan hidup. Ketegasan Bupati yang akrab dipanggil Cak Thoriq ini juga ditunggu, terutama dalam membuat rencana tata ruang anti eksploitasi di pesisir selatan Lumajang yang masih mengawang dan juga komitmen mendorong perlindungan wilayahnya dari alih fungsi dengan mendorong agroforestri hingg ekowisata yang sejalan dengan lingkungan.

Sementara di wilayah Kabupaten Blitar, Bupati terpilih dihadapkan dengan pencemaran lingkungan oleh perusahaan pengolahan susu besar. Meski sudah menegur perusahaan, tetapi Bupati Rini Syarifah belum memiliki komitmen yang kuat dan berperan aktif mengadvokasi warga dan lingkungan hidup di wilayahnya, mungkin ia masih baru dan belum terlalu berani mengambil inisiatif. Maka niat baik dari Rini harus dikawal ketat dan didoronf lebih tegas lagi. Tentu patut ditunggu ketegasan dan keberpihaknnya ke depan dalam membela lingkungan dan rakyat di Blitar. Atau malau masuk dalam catatan Bupati konservarif yang anti lingkungan hidup dan rakyat, patut disoroti ke depannya.

Tetapi tidak semua berada di tengah-tengah atau melakukan akrobat dalam konotasi negatif, ada juga yang melakukan akrobat politik demi menyelamatkan wilayahnya. Seperti yang dilakukan oleh Bupati Trenggalek Nur Arifin yang menjadi garda terdepan dalam menolak tambang emas. Gus Ipin panggilan akrabya  memiliki program pembangunan berbasis lokalitas yang bertumpu pada model ekonomi hijau, serta mendorong partisipasi hingga level desa dengan tumpuan agen sosialnya yakni pemuda. Sehingga apa yang dijalankan menjadi satu oase di tengah keringnya partisipasi politik dan keberpihakan. Tentu patut ditunggu pembaharu lain yang berani melawan arus demi lingkungan hidup dan ekonomi kerakyatan. Mereka yang benar-benar menjadi pemimpin karena rakyat, bukan ijon politik.