LP3ES Soroti Peran Legislatif: DPR Saat ini Paling Hening Sepanjang Sejarah Reformasi

Berita Baru, Jakarta – Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menyoroti permasalahan dalam sistem demokrasi dan pemerintahan menjelang tahun politik 2024.

Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto mengkritik sistem pemerintahan yang kini minim check and balances, terutama dari DPR terhadap pemerintah. Kondisi ini menyebabkan demokrasi mengalami kemunduran.

Wijayanto pun melihat fenomena DPR saat ini paling hening sepanjang sejarah reformasi. Menurutnya, kini DPR selalu ‘seiya sekata’ dengan pemerintah. DPR tidak lagi menjalankan fungsinya dengan baik.

“Itu merefleksikan kenyataan bahwa semua lawan politik atau oposisi sudah ada bagian di kekuasaan. Maka kemudian barangkali saya sampaikan DPR kita hari ini adalah DPR yang paling hening di sepanjang sejarah reformasi,” kata Wijayanto.

“Di mana DPR selalu seiya sekata dengan pemerintah. Padahal fungsinya seharusnya adalah untuk melakukan kritis kepada pemerintah. Bareng-bareng untuk melemahkan KPK, untuk Omnibus Law, untuk RKUHP,” sambungnya.

Hal itu disampaikan dalam acara LP3ES peluncuran outlook 2023 dengan tajuk ‘Ritual Oligarki Menuju 2024’ yang diadakan secara daring, Minggu (29/1).

Bahkan menurut Wijayanto, situasi ini bisa jadi penanda bagi berjalannya pemilu 2024. Pemilu 2024, katanya, hanya akan menjadi ritual klasik kekuasaan di antara elite.

“Pertama, diabaikannya aturan main demokratis. Kedua pelemahan lawan politik. Ada isu penundaan pemilu yang masih membayangi publik,” kata Wijayanto dalam pemaparannya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini memandang permasalahan demokrasi hari ini disebabkan sistem pemerintahan yang tidak koheren atau berkaitan secara efektif. 

Menurut Titi, konsensus atau kesepakatan yang muncul oleh para elite politik bukan untuk mengokohkan check and balances, melainkan berorientasi pada bagi-bagi kekuasaan.

“Saya kira, tadi sudah banyak diurai bahwa kegagalan kita dikontribusikan oleh ketidakmampuan menghadirkan koherensi antar sistem. Jadi gimana sistem itu didesain terpisah dan secara sengaja untuk tidak terhubung secara efektif mulai dari sistem kepartaian, pemilu, sampai dengan sistem pemerintahan kita,” urainya.

“Nah itu yang kemudian membuat kita kesulitan mendapat output yang sifatnya akuntabel dan efektif. Bukan kita tidak mampu mencapai konsensus tetapi konsensus yang kita wujudkan melalui kesepakatan para elite itu justru bukan untuk mengokohkan pemisahan kekuasaan ataupun mekanisme check and balances tetapi yang lebih mengedepankan bagi-bagi kekuasaan,” imbuhnya.