KPA Ungkap 660 Konflik Agraria di Indonesia, 105 Terkait PSN

Berita Baru, Jakarta – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengungkap data yang mengkhawatirkan mengenai konflik agraria di Indonesia. Dilaporkan bahwa sejak tahun 2020 hingga 2023, telah tercatat sebanyak 660 letusan konflik agraria di berbagai wilayah tanah air.

Rinciannya adalah 241 konflik yang terjadi pada tahun 2020, 207 konflik pada tahun 2021, dan 212 konflik pada tahun 2022. Data ini membuktikan bahwa konflik agraria di Indonesia masih menjadi permasalahan serius.

Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, menekankan bahwa 105 dari total kasus konflik tersebut berhubungan dengan rencana Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Kita telah mencatat 105 konflik agraria akibat PSN telah meletus di berbagai tempat akibat sejak 2020-2023,” ujar Dewi Kartika dalam keterangan resminya, Selasa (17/10/2023).

Dewi juga menilai bahwa banyak lahan yang telah menjadi tempat tinggal warga secara turun-temurun kini harus diambil untuk kepentingan PSN. Menurutnya, PSN lebih cenderung memfasilitasi investor.

“PSN telah menjadi cara ampuh untuk menjadi proses land clearing dan pengadaan tanah bagi investor yang hendak masuk ke wilayah-wilayah masyarakat,” tambahnya.

Dewi mengungkapkan bahwa konflik agraria di Indonesia sulit untuk dihentikan karena beberapa aturan yang ada justru memperparah situasi tersebut. Aturan yang dia sebutkan antara lain adalah Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) dan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN).

“Pada masa sekarang, perampasan tanah dirancang sedemikian rupa oleh UUCK dan UU IKN,” ujarnya.

Perlu dicatat bahwa konflik agraria terus terjadi dan memuncak dalam beberapa kejadian baru-baru ini, seperti kasus di Rempang, Kepulauan Riau, yang berujung pada tindakan keras aparat keamanan dan dampak negatif pada warga, termasuk anak-anak yang terkena gas air mata dan sejumlah warga yang ditangkap oleh aparat.