KontraS Luncurkan Tiga Buku Kritik Kegagalan Jokowi di Bidang HAM

Berita Baru, Jakarta – Pada Jumat, 18 Oktober 2024, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meluncurkan tiga buku yang membahas kegagalan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam sektor hak asasi manusia (HAM). Buku-buku tersebut berjudul Dosa Demokrasi, Dosa Impunitas, dan Dosa Diplomasi, yang masing-masing mengupas kemunduran demokrasi, impunitas, dan kebijakan diplomasi luar negeri selama dua periode kepemimpinan Jokowi.

Peluncuran buku ini diselenggarakan di Wisma Staco, Jakarta Selatan, hanya beberapa hari menjelang akhir masa jabatan Jokowi pada 20 Oktober 2024. Buku-buku ini berisi hasil pemantauan, investigasi, dan penanganan kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama sepuluh tahun terakhir.

“Kami menyusun buku ini sebagai respons terhadap kemunduran demokrasi dan HAM di Indonesia selama era Jokowi,” ungkap Dimas Bagus Arya, Koordinator KontraS, dalam siaran pers yang terbit pada Minggu (20/10/2024). “Melalui peluncuran ini, kami berharap diskursus HAM tidak dilupakan, terutama di tengah upaya sistematis untuk memoles citra Jokowi menjelang pergantian kekuasaan kepada Prabowo Subianto.”

Dimas menekankan bahwa masih banyak janji Jokowi yang belum terpenuhi, termasuk penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, reformasi sektor keamanan, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. “Jokowi meninggalkan banyak hutang janji yang harus diselesaikan. Kasus pelanggaran HAM, kolusi, korupsi, dan nepotisme masih mewarnai pemerintahannya,” tegasnya.

Peluncuran buku ini menjadi upaya dokumentasi sekaligus pengingat bagi masyarakat tentang pelanggaran HAM yang terus terjadi selama pemerintahan Jokowi. Versi digital dari ketiga buku ini dapat diakses oleh publik melalui tautan yang disediakan oleh KontraS via link berikut:

Tautan buku versi digital:

Buku Dosa Demokrasi 

Buku Dosa Impunitas

Buku Dosa Diplomasi

Buku-buku tersebut diharapkan dapat memicu diskusi dan refleksi lebih lanjut mengenai arah masa depan demokrasi dan HAM di Indonesia, serta menjadi alat penting dalam menjaga agar HAM tetap menjadi agenda utama dalam pemerintahan yang baru.