Konflik Libya: Dukung GNA, Turki Dan Qatar Akan Dirikan Fasilitas Militer di Libya

Berita Baru, Internasional – Pada hari Senin (17/8), Wakil Menteri Pertahanan Libya Salah Al-Namroush mengumumkan bahwa Libya telah setuju dengan Turki dan Qatar untuk menandatangani kesepakatan tripartit dalam hal kerja sama militer guna meningkatkan kemampuan militer Libya.

Menurut Anadolu Agency (AA), Al-Namroush mengatakan Turki dan Qatar akan mendirikan fasilitas di Libya untuk pelatihan dan konsultasi militer untuk mendukung Operasi Burkan Al-Ghadab (Volcano of Rage) yang dipimpin pemerintah atau Government of National Accord (GNA).

Al-Namroush juga menambahkan bahwa sebagai bagian dari kesepakatan itu, Turki dan Qatar akan mengirimkan konsultan dan personel militer ke Libya.

Selain itu, Al-Namroush mengatakan Turki dan Qatar menekankan pihaknya mendukung solusi politik dan pemerintah yang sah, imbuh Al-Namroush.

Sebelumnya, pada Minggu (16/8), Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar mengadakan pertemuan trilateral dengan rekannya Menteri Pertahanan Qatar Khalid bin Mohammad Al Attiyah serta Perdana Menteri Libya Fayez al-Sarraj di Tripoli.

Selama pertemuan tersebut, Hulusi Akar yang didampingi Kepala Staf Umum Jenderal Yasar Guler, mengunjungi kantor perdana menteri Libya.

Dia juga mengunjungi Komando Penasihat Kerja Sama dan Pelatihan Keamanan Pertahanan yang dibentuk sebagai bagian dari nota kesepahaman antara Turki dan Libya.

Menteri pertahanan Turki juga mengadakan pertemuan trilateral lainnya dengan mitranya dari Qatar dan Menteri Dalam Negeri Libya Fathi Bashagha.

Pada 27 November 2019, Turki dan Libya menandatangani dua MoU; Pertama, Mou tentang kerja sama militer; dan Keuda, MoU tentang perbatasan laut negara-negara di Mediterania Timur.

Pakta maritim Turki dan Libya itu mulai berlaku pada 8 Desember. Dalam pakta maritim itu menegaskan hak Turki di Mediterania Timur dalam menghadapi pengeboran sepihak oleh pemerintahan Siprus Yunani.

Pakta itu juga mengklarifikasi bahwa Republik Turki Siprus Utara (TRNC) juga memiliki hak atas sumber daya di daerah tersebut. Pakta itu mulai berlaku pada 8 Desember.

Menyusul kesepakatan kerja sama militer, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan Turki dapat mempertimbangkan pengiriman pasukan ke Libya jika pemerintah Libya atau GNA yang diakui secara internasional menginginkan hal seperti itu.

Setelah penggulingan Muammar Gaddafi pada 2011, GNA mulai membuat pemerintahan di Libya. Pemerintahan GNA itu didirikan pada tahun 2015 dan diakui beberapa negara.

Namun, beberapa negara ada yang tidak mengakuinya dan lebih mendukung Libyan National Army (LNA) yang dipimpin oleh Khalifa Haftar.

Konflik Libya berada diambang perang porksi di mana GNA didukung oleh Turki, sementara LNA didukung oleh Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), dan Rusia.

Dengan kehadiran Qatar di Libya, maka kemungkinan perang Proksi itu semakin besar. Amerika Seritkat juga baru-baru ini tengah melakukan pembicaraan dengan Turki untuk membahas zona demiliterisasi Libya.

Di tengah meningkatnya ketegangan, negara tetangga Mesir mengancam akan mengirim pasukan ke Libya jika pasukan GNA yang didukung Turki mencoba merebut kota strategis Sirte.