Komisi VII DPR Minta Pemerintah Stop Impor Migas

Berita Baru, Jakarta – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bersama Komisi VII DPR RI, Senin (16/12) malam di Hotel Fairmont Jakarta. Acara tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi antara SKK Migas dan lembaga legislatif.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari. Menurutnya, penyamaan persepsi penting agar legislatif bisa turut serta secara langsung dalam mengawasi kebijakan optimalisasi lifting dan industrialisasi hulu migas.

“Tentu ini penting. Kami (Komisi VII DPR_red.) bisa terlibat secara langsung dengan duduk bersama ikut menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah defisit produksi dan impor Migas yang dihadapi saat ini,” katanya.

Selain itu legislator muda asal Tuban dari Dapil Jawa Timur IX tersebut juga mempertanyakan kinerja SKK Migas selama ini. Pasalnya, impor BBM (Bahan Bakar Minyak) Indonesia mencapai lebih dari 800 juta barel atau setara Rp249 triliun per tahun.

“Harusnya kita bisa mengurangi impor. Anggaran segitu kan bisa dipakai untuk membangun kilang minyak sendiri. Apalagi praduksi minyak dan gas kita selalu tidak memenuhi target, bahkan tren liftingnya terus menurun,” ungkap Ratna Juwita.

Pengurangan impor tersebut, kata Ratna Juwita, seharusnya dapat dikurangi minimal 50% dalam rentang waktu 2021-2024. Menurutnya hal itu bisa dilakukan dengan membuat kebijakan Out of The Box dengan cara berkolaborasi dengan lintas pemangku kepentingan untuk mempercepat realisasi sumber energi non-fosil seperti bio-energi.

Ia juga menyampaikan perlunya optimalisasi kilang yang sudah ada, sementara pabrik baru harus diupayakan percepatan operasionalisasinya.

Energi Baru Terbarukan

Selain itu, mengingat krisis iklim yang terus meningkat, Ratna Juwita meminta para pengambil kebijakan untuk segera merealisasikan kebijakan energi baru terbarukan dalam rangka mengurangi energi kotor berbasis fosil.

“B20 sudah berhasil, harusnya dapat dinaikkan B30, B50, B100 dan seterusnya,” tambah Ratna Juwita.

Sebagai perwakilan Tuban – Bojonegoro, Ratna Juwita juga menyoroti titik lifting di Banyuurip dan Tuban, yang kontribusinya mencapai 29,20% terhadap produksi minyak nasional. Oleh karenanya, ia berharapa partisipasi pemerintah daerah bisa lebih ditingkatkan.

Secara khusus Ratna juga menyinggung realisasi tanggungjawab sosial dan lingkungan hidup perusahaan (TJSL) atau corporate social responsibility (CSR) agar diarahkan lebih kongkrit dan berkualitas, serta mampu mendukung terciptanya SDM yang unggul dan perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

“Misalnya SMK Migas seperti di Cepu, seharusnya bisa didirikan di Tuban. Hal ini dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal, berkontribusi langsung ke perusahaan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat,” tuturnya. [AD]