Koalisi Warga Gelar Aksi Diam Kritik Kepemimpinan Jokowi dan Prabowo-Gibran

Berita Baru, Jakarta – Pada hari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baru di Gedung DPR/MPR Senayan, 20 Oktober 2024, Koalisi Warga menggelar aksi diam sebagai bentuk peringatan terhadap catatan kepemimpinan Presiden Jokowi selama dua periode serta sikap mereka terhadap pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dalam aksi tersebut, peserta membawa poster-poster berisi kritik tajam terhadap kebijakan dan pelanggaran yang terjadi selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi.

“Aksi hari ini merupakan bagian dari upaya kita menolak lupa,” ungkap Koordinator Aksi, Wana Alamsyah dalam siaran pers AJI Indonesia pada Senin (21/10/2024). “Kepemimpinan Presiden Jokowi banyak meninggalkan catatan buruk, seperti pelanggaran HAM yang tidak tuntas, perampasan ruang hidup, kriminalisasi pejuang lingkungan, serta menguatnya KKN,” tambahnya.

Poster-poster yang dibawa oleh peserta aksi menyoroti sejumlah isu, termasuk politik impunitas, lemahnya pengawasan izin pertambangan, dan kebijakan yang dinilai lebih menguntungkan pihak elit ketimbang rakyat. Kritik juga diarahkan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, yang dinilai belum menunjukkan komitmen untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut.

Aksi yang berlangsung di beberapa titik publik, seperti Stasiun MRT Lebak Bulus dan Dukuh Atas, sempat mendapat hambatan. Aparat kepolisian dan petugas berpakaian preman melakukan pencegatan terhadap peserta aksi dan merampas poster-poster yang berisi kritik. “Kami menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, poster kami dirampas oleh aparat tanpa landasan hukum yang jelas,” ujar Wana menegaskan.

Tindakan aparat tersebut memicu kekecewaan dari peserta aksi, yang kemudian memutuskan untuk membubarkan diri. “Apa yang terjadi hari ini menjadi tanda bahwa pembungkaman suara kritis masih terjadi hingga akhir masa pemerintahan Jokowi, dan ironisnya, menjadi pembungkaman pertama pada masa kepemimpinan Prabowo-Gibran,” jelas pernyataan sikap bersama dari Koalisi Warga.

Aksi ini menjadi cermin dari kondisi demokrasi Indonesia di masa depan, di mana kebebasan berekspresi dan hak untuk mengkritik pemerintahan dikhawatirkan akan semakin terancam. “Dari sini kita bisa melihat bagaimana kondisi demokrasi lima tahun ke depan,” tutup Wana.