KIP Menunjuk 4 Tokoh sebagai Duta Keterbukaan Informasi

Berita Baru, Jakarta – Komisi Informasi Pusar (KIP) menunjuk beberapa tokoh sebagai duta keterbukaan informasi, yaitu Menkopolhukam Mahfud MD, pakar komunikasi politik Effendy Gozali, tokoh pers Wina Armada Sukardi, serta aktivis pemilu Titi Anggraini.

Penunjukan resmi akan dilakukan pada Rabu, 17 Mei 2023, dalam peringatan Hari Keterbukaan Informasi di Kabupaten Kampar, Riau. Hal ini diungkapkan oleh Syawaludin, Anggota KI Pusat Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, saat dikonfirmasi oleh Antara di Jakarta pada Selasa (16/5/2023).

Syawaludin menjelaskan bahwa KIP sebelumnya telah melakukan penjaringan tokoh-tokoh terbaik yang dianggap dapat memberikan manfaat dan dampak luas bagi masyarakat Indonesia. Melalui proses penjaringan tersebut, terpilihlah empat tokoh yang layak sebagai duta keterbukaan informasi.

Dengan melibatkan keempat tokoh nasional tersebut, KI berharap dapat mempercepat proses edukasi, sosialisasi, dan pembudayaan keterbukaan informasi di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Penunjukan duta keterbukaan informasi ini juga mempertimbangkan pentingnya kondisi keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

KI menyadari bahwa keterbukaan informasi publik memiliki peran penting dalam perubahan konsep pemerintahan, di mana partisipasi masyarakat terlibat dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik, bukan hanya berorientasi pada kekuasaan pemerintah. Selain itu, keterbukaan informasi publik juga merupakan aspek yang tak terpisahkan dari demokrasi yang menghormati kebebasan dan hak asasi manusia.

Syawaludin menyatakan bahwa KI Pusat perlu menjalin kemitraan dengan tokoh-tokoh nasional tersebut agar dapat bekerja sama dan berdiskusi dalam rangka memperkuat relasi dengan KI. Tujuan utamanya adalah membangun kesadaran bersama tentang tanggung jawab dalam menyosialisasikan, mengedukasikan, dan membudayakan keterbukaan informasi di negara demokrasi yang ditandai dengan partisipasi publik.

Partisipasi individu dalam membentuk nilai-nilai berbangsa merupakan kunci utama demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan partisipasi yang bermakna, warga negara perlu memiliki akses yang cukup terhadap informasi.

“Pemenuhan informasi yang bermanfaat akan mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara yang berdampak pada kepentingan publik,” kata Syawaludin.