KedaiKOPI: Kata Publik tentang Kepuasan pada Lembaga Negara

Berita Baru, Jakarta – Menurut hasil survei Lembaga Survei Nasional KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) menanyakan, kepercayaan publik pada beberapa lembaga negara sering menjadi bahan pembicaraan publik seperti DPR, KPK, Parpol, Polri, Presiden dan TNI.

Survei ini, dilakukan KedaiKOPI pada 28-29 September dan melibatkan komunikasi dengan 469 responden. Topik yang ditanyakan seputar aksi mahasiswa, sekolah menengah, hingga respons terhadap revisi Undang-undang (UU) KPK dan peraturan lainnya. Margin of error survei ini berada di angka 4.53%.

Hasil survei menyebut, 77% responden setuju terhadap aksi mahasiswa di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 12,3% mengatakan tdak setuju, serta 10,4% mengaku ragu-ragu. Namun pendapat berbeda diberikan terhadap aksi pelajar sekolah menengah di sekitar dewan.

“Sebanyak 54,1% tidak setuju, yang setuju 27,1%, dan ragu-ragu 18,8%,” ujar Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto Ariwibowo.

Jika dibandingkan dengan persepsi responden secara keseluruhan, 55,2% mengatakan revisi UU akan melemahkan KPK, 33,1% tidak berpendapat, dan 11,7% yang menyatakan revisi memperkuat KPK. Kehadiran Dewan Pengawas, persetujuan Dewan Pengawas untuk melakukan Operasi tangkap tangan (OTT), dan status PNS penyidik dianggap reponden melemahkan KPK.

“Kali ini milenial berbeda dengan Presiden, 62,7% milenial (19-38 tahun) yang berpendapat revisi peraturan akan melemahkan KPK. Sedangkan yang berpendapat menguatkan hanya 7,3% responden milenial,” kata Kunto.

Sedangkan kepuasan masyarakat atas kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) berada di bawah 50%. Responden yang menyatakan puas dengan kerja Presiden hanya 46,5%, sedangkan 34,3% responden menyatakan tidak puas dan 19,2% tidak berpendapat.

Jika dikelompokkan, hanya 40,8% responden milenial  atau usia 19-38 yang puas terhadap kepemimpinan Jokowi. Sedangkan responden pemilih Jokowi pada Pemilihan Presiden 2019 yang menyatakan puas atas kinerja mantan Walikota Solo tersebut mencapai 67,1%.

Untuk isu RKUHP didapatkan hasil yang juga menarik. Ada 59.1% responden yang berpendapat revisi UU KUHP tidak segera disahkan, 11.9% berpendapat untuk segera disahkan dan sisanya tidak berpendapat.

Pemilih Jokowi-Ma’ruf yang berpendapat revisi UU KUHP tidak segera disahkan ada 55,3%, sedangkan yang merasa harus segera disahkan ada 17,5% dan sisanya tidak berpendapat.

Untuk lembaga negara KPK menempati posisi teratas (4,02) dari 6 lembaga yang ditanyakan mengungguli berturut turut di peringkat kedua TNI (3,82), Presiden (3,46), Polri (3,15), Partai Politik (2,51) dan DPR (2,39).