Kaisar Abu Hanifah: Pemerintah Harus Segera Susun Road Map Industri Mobil Listrik dengan Jelas!

Beritabaru.co – Kaisar Abu Hanifah, anggota DPR RI Fraksi PKB dari Dapil DIY, menegaskan pentingnya penyusunan road map yang jelas untuk pengembangan industri mobil listrik dan baterai nasional. Dalam diskusi publik bertajuk “Industri Mobil Listrik dan Baterai EV Nasional” di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, pada Kamis, 6 Februari 2026, ia menyampaikan bahwa tanpa strategi yang matang, industri ini sulit berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

Kaisar Abu Hanifah: Mobil Listrik Penting, tapi Road Map Harus Jelas

Dalam forum tersebut, Kaisar Abu Hanifah menyoroti bagaimana transisi energi dari bahan bakar fosil ke kendaraan listrik menjadi agenda penting di banyak negara, termasuk Indonesia. Ia menjelaskan bahwa sejak Paris Agreement disepakati, berbagai negara telah merancang strategi energi ramah lingkungan, termasuk pengembangan mobil listrik.

“Negara kita cukup serius menanggapi soal ini karena merasa bahwa apabila mobil listrik dikembangkan dan diproduksi dengan baik, maka ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, yaitu sekitar 21 juta ton,” ujar Kaisar Abu Hanifah.

Namun, ia juga menegaskan bahwa saat ini kebijakan pemerintah masih setengah hati dalam mengembangkan industri baterai, meskipun berbagai insentif telah diberikan, seperti pengurangan pajak untuk kendaraan listrik hingga hanya 1%.

Potensi Besar, Tapi Tantangan Masih Banyak

Menurut Kaisar Abu Hanifah, Indonesia memiliki potensi besar dalam industri kendaraan listrik, terutama karena kekayaan sumber daya alamnya seperti nikel dan bauksit yang menjadi bahan utama baterai EV. Namun, ia menyoroti masih panjangnya jalan yang harus ditempuh untuk mencapai produksi baterai secara mandiri.

“Jalan untuk menuju industri baterai itu masih sangat panjang. Nikel kita masih mentah, baru mencapai tingkat dua dalam proses pengolahan. Masih jauh untuk sampai ke sulfat nikel yang siap digunakan untuk baterai,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa terus-menerus memberikan insentif tanpa memastikan industri dalam negeri berkembang secara seimbang. Jika hanya mengandalkan subsidi dan pajak rendah, ekosistem industri kendaraan listrik bisa menjadi tidak berkelanjutan.

Kaisar Abu Hanifah Minta Pemerintah Lebih Serius

Sebagai solusi, Kaisar Abu Hanifah meminta pemerintah untuk benar-benar mencanangkan peta jalan yang matang dan memastikan semua kementerian serta lembaga terkait bekerja dengan fokus.

“Kita perlu benar-benar mencanangkan peta jalan yang serius. Semua kementerian dan lembaga terkait harus fokus, karena sejauh ini masih kelihatan setengah-setengah, atau bahkan mungkin seperempat tingkat keseriusannya,” tegasnya.

Diskusi ini juga dihadiri oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Direktur Industri Permesinan Solehan, Associate Professor Teknik Mesin UI Mohammad Aditya, serta Sekretaris Umum GAIKINDO Kukuh Kumara.