Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali
Berita Baru, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai koordinator pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat untuk pulau Jawa-Bali.
Kabar ini dikonfirmasi oleh Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi. Jodi menyebut bahwa pengetatan PPKM akan berlaku di dua pulau besar.
“Betul Menko Maritim dan Investasi telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali,” kata Jodi kepada awak media, Selasa (29/6/2021) malam.
Jodi mengungkapkan bahwa hingga saat ini pemerintah sedang memformulasikan kebijakan PPKM darurat atau tindakan pengetatan di tengah lonjakan kasus Covid-19. Ia juga mengatakan pengumuman resmi akan disampaikan oleh pemerintah.
Adapun supermarket, mal, dan sektor esensial lainnya akan tetap beroperasi. Namun demikian, jam operasional pusat-pusat perbelanjaan dan sektor tertentu dipersingkat dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
“Dimohon agar tidak panik dengan adanya berita yang beredar di grup whatsapp,” ujar Jodi.
Jodi juga mengimbau agar semua pihak agar tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Pemerintah mendorong vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat yang sehat sambil tetap waspada dengan penyebaran Covid-19.
Diberitakan sebelumnya bahwa pemerintah dikabarkan akan menarik rem darurat dengan menerapkan PPKM Darurat. Upaya ini dilakukan karena kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat.
Rencana PPKM Darurat ini dibahas dalam rapat terbatas di istana yang dipimpin Presiden Jokowi pada Selasa, 29 Juni 2021.
Dikabarkan PPKM Darurat akan berlaku di zona merah, salah satunya di Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan ini rencananya akan diterapkan selama dua pekan ke depan.
Dengan kebijakan ini, restoran – mal akan ditutup penuh dan perkantoran akan diberlakukan work from home (WFH) 100 persen.
Menko Marves Luhut sebelumnya disebut akan mengambil alih penanganan pandemi Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali. Sedangkan, untuk wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali dikabarkan akan ditangani oleh Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto.