Iran Tegas Menolak Tawaran AS Agar Mau Melupakan Pembunuhan Jendral Besar Qassem Soleimani

Berita Baru, Teheran – Iran dengan tegas mengatakan pihaknya tidak akan mengabaikan rencana melakukan balas dendam atas pembunuhan Jenderal Besar Komandan Pasukan Quds Qassem Soleimani yang dilakukan Amerika Serikat (AS) pada tahun 2020, meskipun AS memberikan “tawaran reguler” kepada Iran dalam bentuk pencabutan sanksi dan memberikan konsesi lain.

Hal tersebut diungkapkan oleh seorang pejabat tinggi Iran, Komandan Angkatan Laut Pengawal Revolusi Alireza Tangsiri pada Kamis (21/4), mengatakan ‘melupakan’ pembunuhan itu adalah sebuah fantasi.

“Musuh terus mengirim pesan bahwa jika kita menyerah untuk membalas Soleimani, mereka akan memberi kita beberapa konsesi atau mencabut beberapa sanksi,” kata Komandan Angkatan Laut Pengawal Revolusi, Alireza Tangsiri, dikutip dari Reutres.

“Ini murni fantasi. Pemimpin Tertinggi telah menekankan perlunya balas dendam dan komandan tertinggi Pengawal Revolusi telah mengatakan bahwa balas dendam tidak dapat dihindari dan kami akan memilih waktu dan tempat untuk itu,” tambahnya.

Selama setahun terakhir, Iran dan AS terlibat dalam pembicaraan tidak langsung yang ‘mendebarkan’ di Wina untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015, yang diingkari oleh Presiden Donald Trump pada 2018.

Di bawah kesepakatan nuklir atau Rencana Aksi Komprehensif Gabungan 2015 (JCPOA), Iran setuju untuk membatasi program nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi ekonomi.

Ditanya tentang komentar Alireza Tangsiri, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan jika Iran menginginkan keringanan sanksi di luar kesepakatan nuklir 2015, itu harus mengatasi kekhawatiran AS di luar pakta tersebut.

Meskipun baik Tangsiri maupun juru bicara AS tidak merinci apa yang mereka maksud dengan “tawaran reguler”, mereka tampaknya menyinggung permintaan Teheran agar Washington menghapus IRGC dari daftar FTO-nya.

“Jika Iran menginginkan pencabutan sanksi yang melampaui JCPOA, mereka perlu mengatasi kekhawatiran kami di luar JCPOA,” kata juru bicara AS.

“Sebaliknya, jika mereka tidak ingin menggunakan pembicaraan ini untuk menyelesaikan masalah bilateral lainnya di luar JCPOA, maka kami yakin bahwa kami dapat dengan cepat mencapai pemahaman tentang JCPOA dan mulai menerapkan kembali kesepakatan itu,” imbuhnya.

“Iran perlu membuat keputusan,” tambah juru bicara itu.

Pasukan Quds adalah bagian penting dari IRGC yang mengendalikan milisi sekutunya di luar negeri.

Pemerintahan Trump menempatkan IRGC dalam daftar FTO Departemen Luar Negeri pada 2019, pertama kalinya Washington secara resmi menyebut militer negara lain sebagai kelompok teroris.

“Dalam setiap pengembalian ke JCPOA, Amerika Serikat akan mempertahankan dan secara agresif menggunakan alat kami yang kuat untuk mengatasi kegiatan destabilisasi Iran dan dukungannya untuk terorisme dan proksi teroris, dan terutama untuk melawan IRGC,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri.