Indef: Anggaran Alutsista Rp 1.700 Triliun Tak Masuk Akal Sehat

Berita Baru, Jakarta – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini mengkritisi anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp 1.700 triliun untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Menurutnya besaran anggaran tersebut tidak layak dan tidak masuk akal.

“Menurut saya rencana anggaran pertahanan dan keamanan sampai Rp 1.700 triliun sudah di luar kepantasan, momentumnya salah karena sedang krisis Covid-19, tidak layak karena APBN sekarat dan syarat utang dan tidak masuk di akal sehat,” kata Didik dalam keterangan pers, Kamis (3/6/2021).

Menurut Didik, pandemi Covid-19 ini meruntuhkan banyak pilar-pilar sosial kemasyarakatan dan sangat memprihatinkan sehingga lebih memerlukan dukungan dibandingkan dengan melipatgandakan anggaran untuk pertahanan dan keamanan. 

Didik menyatakan, tingkat kemiskinan naik sangat tinggi akibat pandemi Covid-19 karena sistem produksi runtuh. Pengangguran terbuka juga meningkat dari 5 persen menjadi sekitar 8 persen. 

“Pengangguran terselubung juga sangat besar mengingat tingkat pertumbuhan ekonomi masih negatif. Yang bekerja penuh turun dari 71 persen menjadi 64 persen sehingga sisanya menjadi penganggur terbuka dan terselubung,” ujar Didik.

Didik menyebutkan, dalam keadaan seperti ini tidak pantas anggaran yang besar tersebut diajukan dalam jumlah yang sangat besar dan menguras anggaran sosial, pendidikan, kesehatan, daerah dan sebagainya. 

Bahkan, ia menilai jika anggaran Rp 1.700 triliun ini disetujui oleh Komisi I, maka wakil rakyat pun tidak tahu diri dan kurang mengukur kepantasan dengan kondisi prihatin pada saat ini. 

Sebagai catatan sampai 2022, DPR tidak memiliki hak budget lagi sesuai Perpu dan Undang-undang sehingga tidak bisa mengubah angka satu rupiah pun dari yang sudah diusulkan pemerintah. 

Lebih lanjut, Didik juga menilai rencana anggaran tersebut juga kurang memperhatikan kondisi APBN yang sekarat dengan utang. Jumlah utang APBN sudah mencapai Rp 6.361 triliun rupiah. 

Utang BUMN perbankan dan non perbankan yang pasti akan ditanggung negara jika gagal bayar mencapai tidak kurang dari Rp 2143 triliun. Total utang publik sekarang mencapai Rp 8.504 triliun. “Saya memperkirakan di akhir periode, pemerintahan ini akan mewariskan lebih dari Rp 10 ribu triliun rupiah kepada presiden berikutnya,” ucapnya.

Adapun pada tahun 2019 utang yang diputuskan di APBN mencapai Rp 921,5 triliun. Keperluan utang tersebut untuk membayar bunga, pokok dan sisanya untuk menambal kebutuhan defisit. 

Sedangkan tahun 2020 rencana utang ingin ditekan menjadi Rp 651,1 triliun agar wajah APBN kelihatan apik. Tetapi, lanjut Didik, krisis dan pandemi kemudian mengharuskan utang tahun 2020 dinaikkan pesat menjadi Rp 1.226 triliun. 

Perubahan-perubahan seperti ini mencerminkan perilaku labil dan semau gue dari penguasa, obrak-abrik merusak APBN, dan cerminan DPR yang telat mikir dan lemah kuasa.

“Saya melihat kasihan APBN kita diobrak-abrik oleh penguasa sehingga wajah dan strukturnya rusak berat. Tidak ada kepemimpinan ekonomi (economic leadership) pada saat ini sehingga bisa berbuat apa saja terhadap APBN. Ekonomi kita menanggung beban berat karena anggaran kondisinya berat. Kemungkinan terjadinya krisis bisa lewat pintu APBN ini,” imbuhnya. 

“Saya hanya mengingatkan, gabungan dari masalah APBN ini ditambah kepercayaan publik merosot, maka krisis bisa terjadi. Karena itu, kemungkinan krisis harus dicegah dengan menguatkan kembali APBN agar hati-hati dalam perencanaannya dan mengembalikan lagi pertumbuhan di atas tingkat moderat,” pungkas Didik.