Gencar Wacana Penundaan Pemilu, Zulfikar Arse Dorong Refleksi Menyeluruh

Berita Baru, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin menilai perlu dilakukan refleksi menyeluruh atas apa yang terjadi saat ini, termasuk mengenai wacana penundaan Pemilu yang sedang gencar dibicarakan.

Sebelumnya, setidaknya sudah ada dua (2) partai yang menyampaikan penundaan Pemilu 2024, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Kedua partai tersebut menggunakan alasan ekonomi untuk menunda Pemilu 2024.

PKB mengatakan penundaan diperlukan untuk menjaga momentum perbaikan ekonomi. Sementara PAN menilai mahalnya biaya Pemilu yang dikaitkan dengan perekonomian Indonesia yang belum stabil setelah dihantam pandemi COVID-19.

Dalam acara Millenial Talk bertajuk Menakar Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Tengah Pemulihan Ekonomi Nasional pada Rabu (9/3), Zulfikar memaparkan refleksinya yang pertama terkait penguatan dasar negara.

“Sebgai anggota DPR RI, sebagai anggota MPR, sebagai bagian dari penyelenggara negara, maka kita harus melandaskan, bahwa kita ini sebenarnya punya pegangan yang kuat dalam berperintahan dan bernegara, dan itu yang harus kita tegakkan,” kata Zulfikar.

Refleksi kedua, Zulfikar mengajak seluruh elemen negara untuk fokus mengawal pemerintahan Jokowi-Makruf sampai 2024.

“Kita pastikan, program-program yang belum tuntas, harus berhasil kita laksanakan, harus diselesaikan sampai 2024. Terlebih lagi, kita lihat ada yang menarik dari Pak Jokowi, yaitu, walaupun sudah periode kedua dan periode kedua ini terakhir bagi beliau, beliau tetap ingin menunjukkan kinerja yang makin bagus,” katanya.

Refleksi ketiga, Zulfikar mengatakan agar tidak “mempertanyakan atau bahkan menyangsikan” komitmen dari Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara dan kepala pemerintah.

“Kalau saya, saya hormati, dan kita jaga kita dukung untuk beliau benar-benar tegak dengan konsistensi beliau itu,” katanya. “Berarti dia ingin meninggalkan legacy yang baik, bahkan, menurut saya, beliau ingin diteladani oleh generasi mendatang.”

Refleksi Keempat, Zulfikar menilai bahwa terlalu cepat berbicara Pemilu.

“Bicara pemilu itu ya 1 tahun sebelum pemilu. Di awal sekali kita sudah bicara pemilu. Bahkan sudah membicarakan pengganti Jokowi. Padahal ada itu dalam budaya Jawa, ada istilah irep-irep, Yang menjabat masih jumeneng lho ya,” katanya.

Terkait wacana penundaan pemilu, Zulfikar merujuk pada Undang-Undan No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa terdapat 4 hal yang dapat menyebabkan ditundanya pesta demokrasi, yaitu terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang menyebabkan seluruh tahapan tidak dapat dilakukan.

“Bahkan kalau 4 hal itu mencapai 40 persen provinsi dan 50 persen pemilih tidak bisa menggunakan pemilihnya, atas usul KPU, presiden bisa menunda pemilu seluruhnya. Ada itu, pasal 33 ayat 3,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Zulfikar juga mengkritik statemen dari Ketua KPU Arief Budiman yang mengatakan bahwa pemilu dapat ditunda jika tidak anggarannya.

“Pilkada juga menggerakkan roda ekonomi. Pengalaman kita, memang tidak pernah menjadikan uang menjadi alasan. Kita selalu punya uang, untuk membangun, untuk Pemilu,” katanya.

Karena itu, menurut Zulfikar, penundaan Pemilu di tengah pemulihan ekonomi sudah tidak relevan.

“Mindset dan culture set harus disesuaikan, sekali kita set back, maka kita akan lama lagi, dan kita akan butuh biaya sosial, biaya kapital yang luar biasa untuk memperbaikinya. Karena itu, apa yang sudah kita capai ini, mari kita terus lembagakan dengan mindset dan culture yang menyesuaikan dengan semangat kita untuk semakin defining democracy,” pungkasnya.