Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Ganjar Pranowo saat bersilaturahmi dengan PCNU Kabupaten Karanganyar di Desa Ngadiluwih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar pada Minggu (24/12/2023). (Foto: Akurat)
Ganjar Pranowo saat bersilaturahmi dengan PCNU Kabupaten Karanganyar di Desa Ngadiluwih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar pada Minggu (24/12/2023). (Foto: Akurat)

Ganjar Pranowo Minta Politik Pangan Jangan Diliberalisasi



Berita Baru, Jakarta – Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyampaikan terkait kebijakan politik pangan di Indonesia. Saat berkunjung ke Desa Kuwonharjo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Jumat (19/1/2024), Ganjar Pranowo menekankan pentingnya tidak meliberalisasi politik pangan dan mengembalikan peran Badan Urusan Logistik (Bulog) pada fungsi awalnya.

“Kembalikan Bulog pada fungsi awal, negara mengatur stoknya termasuk harganya. Sehingga, kalau dari sisi hulunya produktivitasnya mesti disiapkan betul, itu artinya modernisasi pertanian,” kata Ganjar seperti dikutip dari Antara.

Ganjar Pranowo juga memaparkan perlunya data petani yang valid untuk mendukung kebijakan yang tepat. “Data petani harus valid agar perlakuan yang diberikan kepada petani sesuai dengan data, mulai dari berapa jumlah petani, total penerima pupuk subsidi, hingga luas tanah untuk bertani.”

Pemimpin yang juga Gubernur Jawa Tengah ini mengingatkan tentang pentingnya subsidi pupuk yang tepat sasaran. Ia menyebut bahwa apabila biaya subsidi pupuk turun, pemerintah perlu menyediakan substitusi dari pupuk. “Hari ini saya di Magetan, semua teriak pupuk mahal. Kalau kita melihat subsidinya, pupuk turun terus-menerus tanpa ada substitusinya, maka ini akan menjadi problem dari sisi produktivitas.”

Ganjar Pranowo menyajikan pandangannya terkait cara mengatasi masalah pupuk dengan menyediakan stok dari dalam negeri dan impor. Meskipun demikian, ia juga menyoroti potensi bahaya bagi para petani. “Maka (dari itu), kita mesti balik. Hulunya disiapkan, stoknya disiapkan, dan mesti diubah. Kembalikan Bulog pada fungsi awal. Negara harus menjamin pangan nasional.”

Sebelumnya, Ganjar menawarkan Kartu Tanda Penduduk Satu Kartu Terpadu Indonesia (KTP Sakti) sebagai basis data untuk mengatasi persoalan pupuk di Indonesia jika terpilih menjadi Presiden. “Nah, kalau sudah ketemu permasalahan pupuk berhasil diurai, apa yang dilakukan? Ya, kamu tambahin pupuk sendiri boleh, pupuknya nanti diperoleh dari impor silakan,” ucapnya.

Namun, Ganjar juga menekankan keberlanjutan produksi pupuk dengan cara meramu pupuk organik atau mendorong pertanian organik sebagai solusi untuk mandiri dalam produksi pupuk.