Ganjar Minta Bansos Tak Dipolitisasi di Tengah Tahun Politik

Berita Baru, Jakarta – Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan pembagian bantuan sosial (bansos) tanpa adanya politisasi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ganjar menegaskan bahwa bansos merupakan hak rakyat dan seharusnya tidak terjebak dalam dinamika politik.

“(Bansos) Jangan dipolitisasi, karena itu haknya rakyat, begitu, ya,” ujar Ganjar usai mengunjungi Pasar Kebon Agung, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023) seperti dikutip dari Antara.

Dalam konteks politik, bansos dinilai Ganjar telah menjadi sebuah komoditas yang rentan terkena pengaruh politik. Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap klaim-klaim yang muncul selama kampanye politik terkait dengan pembagian bansos.

“Sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik, ya. Dulu, ada yang menyampaikan jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos. Statement (pernyataan) seperti itu rasa-rasanya tidak ngerti aturan, gitu,” jelas Ganjar.

Ganjar menekankan bahwa penyaluran bansos telah mengikuti prosedur, yakni setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan usulan dari Pemerintah. Pernyataannya menggarisbawahi kesiapan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam melakukan persiapan terkait penyaluran bansos.

Sementara itu, Ganjar memulai rangkaian kampanye di Kabupaten Boyolali dengan berinteraksi dengan warga dan pedagang di Pasar Kebon Agung. Setelah kunjungan tersebut, ia melanjutkan sarapan bersama warga di Warung Soto Mbah Lanjar, yang terletak di dekat pasar.

Pada konteks nasional, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerima pendaftaran tiga pasangan calon presiden-calon wakil presiden, termasuk Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Masa kampanye pemilu dimulai pada 28 November 2023 dan akan berlangsung hingga 10 Februari 2024, dengan pemungutan suara dijadwalkan pada 14 Februari 2024.