Gandeng TAF dan PATTIRO, Kemendes PDTT Dorong BUM Desa Kembangkan Ekonomi Hijau

Berita Baru, Jakarta – Kementerian Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus berupaya untuk mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) untuk melakukan kerja-kerja menuju ekonomi hijau.

Dalam merealisasikan hal itu, Kemendes PDTT bekerja sama dengan The Asia Foundation Indonesia (TAF) dan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), akan menyelenggarakan acara “Workshop Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam Pengembangan Ekonomi Hijau” pada Selasa (13/12/2022)

Deputy Country Representative TAF, Hana A. Satriyo dalam sambutannya mengatakan bahwa BUM Desa diharapkan dapat menjadi lokomotif baru bagi pengembangan ekonomi desa, salah satunya dengan mengebangkan usaha perhutanan sosial.

“Semua itu dapat dicapai dengan berkolaborasi dengan berbagai kalangan agar bisa berjalan,” tutur Hana.

Hana menjelaskan, saat ini salah satu kebijakan yang sangat baik untuk mencapai ekonomi hijau adalah skema ecological fiskal transfer (EFT) baik yang berupa Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) atau Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) yang sudah diterapkan di beberapa kabupaten dan provinsi di Indonesia.

“Kami, dari TAF terus berusaha untuk memberikan support untuk agenda-agenda yang terkait dengan Ekonomi Hijau. TAF sangat mengapresiasi pengembangan ekonomi hijau,” pungkasnya.

Sementara itu, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, PDT dan Transmigrasi, Kemendes PDTT, Harlina Sulistiyanti dalam sambutannya mengatakan, pihaknya terus mendorong BUM Des untuk terus menjalin kerjasama dengan stakeholder yang konsen dalam bidang ekonomi hijau dalam proses menjalankan program-programnya.

“Upaya ini harus dilakukan agar orang-orang di desa bukan lagi menjadi konsumen melainkan menjadi produsen,” tutur Harlina.

Untuk mendorong upaya tersebut, Harlina mengungkapkan pemerintah telah menyediakan dana desa yang cukup agar desa mampu mengelola potensi-potensi yang ada, khsusunya terkait pencapaian SDGs Desa.

“Dana desa sudah optimal untuk masyarakat desa, tugas dari kita mengarahkan dana-dana desa agar bisa ke arah kelestarian Alam,” tegas Harlina.

Sejalan dengan Harlina, Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan Kemendesa PDTT, Bito Wikantosa menegaskan BUM Desa harus berjalan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dan kearifan lokal masing-masing.

“BUM Desa harus terus melakukan transformasi ke depan. Salah satunya dengan meningkatkan kapasitas SDM agar ia mampu bersaing sehingga mampu mendongkrak ekonomi desa,” katanya.

Lebih lanjut, Bito juga menegaskan agar BUM Desa juga dapat mengintegrasikan program-programnya dengan skema TAKE maupun TAPE, serta memperkuat kemitraan dengan stakeholder lainnya.

Penerapan TAKE dan Kemajuan BUM Desa di Kubu Raya

Peran desa dalam menjaga ekosistem ekologi menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya, Jakariansyah mengatakan Kubu Raya menerapkan skema TAKE sebagai bentuk apresiasi bagi desa yang telah berkomitmen untuk menjaga lingkungan hidupnya.

“Kabupaten Kubu Raya telah menerapkan TAKE melalui pola perhitungan alokasi kinerja pada pagu ADD bagi desa-desa yang memiliki prestasi atas pengelolaan lingkungan hidup,” terang Jakariansyah saat menjadi salah satu pembicara dalam workshop tersebut, mewakili Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan.

Salah satu yang menjadi perhatian khusus bagi Pemkab KububRaya, lanjut Jakariansyah, adalah mengembangkan BUM Desa agar menjadi pilar ekonomi bagi desa dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Caranya, pertama dengan mengutamakan potensi sumber daya desa sebagai sektor usaha prioritas BUM Desa. Kemudian mengintegrasikan umkm lokal menjadi mitra usaha BUM Desa,” tambahnya.

Selain itu, ia juga terus meningkatkan kapasitas pengurus BUM Desa melalui bimbingan teknis dan pendampingan dalam pengembangan usaha dan juga melakukan pendampingan pendaftaran online BUM Desa berbadan hukum.

“terakhir adalah dengan memprioritaskan penyertaan modal BUM Desa kearah pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan pengembangan usaha lainnya sesuai dengan potensi lokal desa,” tuturnya.