ForKot Beri Pertimbangan Pemkab Gresik Terkait Penolakan KEK

    Penolakan KEK
    ForKot audiensi dengan perwakilan Pemda Gresik terkait penolakan KEK, (Foto: Rifqy/Beritabaru.co).

    Berita Baru, Gresik – Makin kencang gerakan Forum Kota (ForKot) Gresik dalam penolakan perubahan Kawasan Industri JIIPE di Manyar menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hal ini dibuktikan dengan datangnya sejumlah anggota ForKot menemui pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik untuk menyampaikan aspirasinya.

    Saat berada di Pemkab Gresik, mereka ditemui oleh Kepala Inspektorat Pemkab Gresik Edy Hadi Siswoyo yang juga ditunjuk oleh Bupati Gresik sebagai Ketua rekomendasi KEK.

    Ketua ForKot, Haris Sofwanul Faqih mengatakan audiensi dalam rangka untuk menindaklanjuti perihal penolakan ForKot terhadap proses pengajuan perubahan status Kawasan Industri JIIPE menjadi Kawasan Ekonomi Khusus

    “Kami sampaikan tuntutan kami kepada Ketua Rekomendasi KEK Sahabat Edy yang juga menjabat sebagai Kepala Inspektorat bahwa JIIPE tidak layak untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Karena banyak probel problem di kawasan JIIPE yang belum terselesaikan,” ungkap Haris kepada pewarta Beritabaru.co, Kamis (13/02).

    Lanjut Bogel, selain itu juga ForKot menyampaikan hasil kajian hukum dengan menggunakan metode intepretasi sistematis yang dikonfrontasikan pada situasi dan kondisi yang ada saat ini.

    “Maka dengan beberapa pertimbangan ForKot yang kami berikan. Kami berharap kepada Pemda Gresik untuk lebih memikirkan dampak keberadaan kek terhadap masyarakat, jangan sampai kebijakan pemda gresik bertentangan dengan situasi dan kondisi rakyat,” paparnya.

    Menjawab hal tersebut, Ketua Rekomendasi KEK, Edy Hadi Siswoyo mengatakan pihaknya menerima aspirasi dan tuntutan dari ForKot. Ia mengatakan hasil audiensi akan disampaikan ke Bupati Gresik.

    Berita Terkait :  Aliansi LSM Gresik Nilai Pemerintah Gagal Sejahterakan Rakyat

    “Kami terima dan nanti kita sampaikan ke Bupati, yang jelas kami berharap kehadiran KEK juga mempertimbangkan dampak langsung untuk kesejahteraan masyarakat Gresik, bukan hanya investor. Dan sebagai pertimbangan KEK, kita akan selalu menomorsatukan dari setiap pembagunan maupun industri harus berdampak positif kepada masyarakat Gresik,” pungkasnya.

    Rencananya ForKot akan terus melakukan pengawalan proses pengajuan KEK oleh Kawasan Industri JIIPE dengan dialog terbuka bersama rakyat, komunikasi ke Gubernur Jawa Timur dan Gerakan massa.

    Tinggalkan Balasan