Enam Kali Berturut-turut, Pemkab Gresik Raih Opini WTP
Berita Baru, Gresik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik kembali meraih Opini atas Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Penyerahan buku laporan diwakili oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Joko Agus Setyono kepada Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani atau yang akrab disapa Gus Yani di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo, Selasa (18/5).
Bupati Gus Yani menyampaikan terima kasih kepada seluruh Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang telah bekerja baik terutama dalam penyusunan laporan keuangan.
“Selain kepada para Kepala OPD, Kami sangat berterima kasih kepada seluruh Masyarakat Gresik yang telah mendukung kami sehingga kami bisa bekerja lebih baik. Kami berharap masyarakat untuk terus mendukung dalam bekerja. Kami yakin, bila masyarakat mendukung tentu kita akan bekerja lebih baik dan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai” katanya.
Atas penerimaan WTP tersebut, Bupati Gus Yani berpesan kepada para Kepala OPD dan seluruh ASN yang bekerja di Pemkab Gresik agar prestasi ini tetap dipertahankan.
“Jalinlah Kerjasama yang baik antar OPD sehingga berbagai prestasi akan kita raih untuk menuju Gresik baru yang lebih baik,” ujar Gus Yani memberi semangat.
Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkab Gresik Reza Pahlevi dalam keterangannya mengatatakan Opini WTP yang di dapat Kabupaten Gresik kali ini berdasarkan Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik tahun 2020. BPK telah melakukan Pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik tahun anggaran 2020.
Adapun laporan yang telah diperiksa tersebut terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2020. Laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Pemkab Gresik dengan memperhatikan kesesuaianlaporan keuangan dengan standard akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektifitas system pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan.
“Intinya WTP ini didapat kerena Laporan keuangan baik, Sistem pengawasan juga baik dan taat pada peraturan perundangan,” jelas Reza.