Dorong Produksi Kedelai dalam Negeri, Luluk Nur Hamida Minta Kementan Batasi Impor

Berita Baru, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR, Lulu Nur Hamidah, meminta agar Kementerian Pertanian (Kementan) membatasi importasi kedelai maksimal 2 juta ton pertahun dan sisanya 1 juta ton dipenuhi melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi kedelai dalam negeri.

“Soal kedelai Pak Menteri, dulu pernah kita sampaikan juga yang terkait dengan antara pembatasan importasi kedelai, yang kedua peningkatan produksi di dalam negeri dan yang ketiga dengan skema off taker yang itu difasilitasi Kementan,” kata Anggota DPR Luluk Nur Hamida, Selasa (22/3).

Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian, legislator yang akrab disapa Luluk itu, meminta Kementan untuk menyediakan off taker melalui Gabungan koperasi Tahu Tempe yang siap menyerap 1 juta kedelai lokal dengan harga Rp.9000 hingga Rp.10.000 per-kg.

“Kemarin kita sudah ketemu dengan Koperasi Gabungan tahu tempe dan mereka menyatakan siap untuk menjadi off taker. Bahkan kemudian kita perjelas lagi, kalau kebutuhan mereka itu tiga juta per ton, katakanlah dibatasi hanya dua juta per ton, sehingga yang 1 juta itulah yang digenjot di produksi dalam negeri. Mereka siap dan bahkan bisa memberikan harga Rp.9000 hingga Rp.10.000 per-kg-nya,” urai Luluk.

Lebih lanjut, Anggota DPR Fraksi PKB itu juga meminta pemerintah melibatkan Bulog dalam kebijakan khusus komoditas kedelai.  Menurutnya bulog dapat ditugaskan untuk membantu pemerintah dalam impor yang terkendali sekaligus memastikan penyerapan kedelai lokal para petani.

“Saya kira agak riskan jika impor sepenuhnya dilakukan pihak swasta. Saya kira Bulog harus dikembalikan sebagai bagian penting untuk menjaga ketahanan pangan, khususnya di kedelai ini,” jelas Luluk.

Menurut Luluk sudah saatnya impor kedelai dibatasi bagi pihak swasta agar peningkatan produksi dalam negeri bisa lebih fokus dan mendapatkan kepastian. Bulog sekaligus dapat diberikan akses permodalan khusus dari perbankan untuk dapat menyerap kedelai lokal dan dipasarkan kepada para perajin tahu tempe.

Terkait skema soal akses permodalan, kata Luluk, pihak koperasi tahu tempe juga ingin diberikan akses modal sebagai off taker dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bahkan bila memungkinkan Bulog juga bisa diberikan akses yang sama.

“Sehingga tidak mencari dari skema pembiayaan perbankan yang normal dan kemudian dikenai bunga yang normal saya kira memberatkan BUMN kita sendiri,” pungkas Luluk Nur Hamida.