Dokter Kontrak Mogok, Parlemen Malaysia Gelar Rapat ‘Khusus’

Berita Baru, Kuala Lumpur – Para dokter kontrak di Malaysia melakukan mogok bersama di tengah lonjakan COVID-19 hingga memaksa parlemen untuk melakukan rapat ‘darurat’ pada hari Senin (26/7).

Rapat itu merupakan rapat pertama setelah berbulan-bulan tidak melakukannya karena adanya kebijakan lockdown.

Pada Minggu (25) kemarin, Malaysia mencatat rekor 17.045 kasus dan 92 kematian, meningkatkan tekanan pada pemerintah Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.

Pada bulan Januari, Muhyiddin menyatakan keadaa ‘darurat’ di Malaysia dengan mengatakan COVID-19 telah membawa negara itu ke ‘titik puncak’.

Sekitar 62 persen dari kasus hari Minggu berada di Lembah Klang, yang meliputi ibu kota Kuala Lumpur dan negara bagian Selangor di sekitarnya. Beberapa rumah sakit umum sekarang hanya merawat pasien virus corona yang merasakan ketegangan.

Dalam beberapa minggu terakhir, media sosial telah dibanjiri dengan foto dan video gambaran buruknya sistem rumah sakit dalam menangani pasien.

Sebuah video di media sosial memperlihatkan mayat disimpan di tempat yang tampak seperti gudang rumah sakit, sementara bangsal tetangga begitu penuh, pasien duduk di kursi roda atau di bangku yang diseret dari koridor luar rumah sakit.

Gambar lain di media sosial menunjukkan orang-orang mengantri berjam-jam di pusat penilaian COVID-19 setelah tes dinyatakan positif.

Tempat isolasi menjadi ramai hingga beralih fungsi juga untuk menangani pasien yang berada dalam keadaan darurat, padahal sebelumnya hanya untuk menangani pasien dengan gejala ringan.

Di tengah ketidakpuasan yang meningkat itu, Muhyiddin akan mengadakan sesi parlemen ‘khusus’ minggu ini, hanya beberapa hari sebelum masa darurat COVID-19 berakhir pada 1 Agustus.

Muhyiddin, yang pemerintahannya hampir berusia 18 bulan telah berada di bawah tekanan politik sejak berkuasa, juga akan memberi penjelasan singkat kepada parlemen tentang tanggapan pemerintahnya terhadap COVID-19 dan “rencana pemulihan nasional” empat fase, yang diresmikan pada bulan Juni dan akan diikuti oleh menteri lain termasuk mereka yang bertanggung jawab atas ekonomi dan program vaksinasi.

Anggota parlemen akan memiliki kesempatan untuk menguji para menteri. Keadaan darurat tidak hanya menangguhkan bisnis parlemen tetapi juga mengizinkan aturan dengan peraturan.

Sementara itu, ribuan dokter kontrak bersiap-siap untuk walk out atau mogok dalam perselisihan yang berkepanjangan mengenai gaji dan kondisi.

Mereka yang bekerja di bawah kontrak tidak memiliki kesempatan untuk spesialisasi yang diperlukan untuk bergerak maju dalam karir mereka karena mereka bukan staf.

Sebuah kelompok anonim mengorganisir “hartal” atau pemogokan, untuk menuntut perubahan setelah keluhan mereka tidak terselesaikan.

“Pandemi telah menunjukkan bahwa Malaysia tidak memiliki cukup dokter,” kata Dr Mustapha Kamal Aziz, juru bicara hartal, kepada Al Jazeera. “Bahkan dengan dokter kontrak, kami sangat kelelahan.”

Sistem kontrak diperkenalkan pada tahun 2016 oleh pemerintah sebelumnya dan seharusnya menjadi langkah stop-gap untuk memastikan petugas medis, yang diharuskan bekerja lima tahun pertama dalam pelayanan publik, bisa mendapatkan posisi housemanship lebih cepat.

Tetapi tanpa rencana jangka panjang tentang bagaimana dokter, perawat, dan lainnya akan diserap ke dalam sistem, banyak yang dibiarkan begitu saja pada saat mereka berada di bawah tekanan yang meningkat karena pandemi COVID-19.

“Pemogokan ini simbolis,” kata Dr Kamal. “Untuk menunjukkan bahwa kami serius.”

Media lokal melaporkan dokter, berpakaian hitam, berjalan keluar di sejumlah rumah sakit termasuk Rumah Sakit Kuala Lumpur (HKL) dan Rumah Sakit Sungai Buloh dengan polisi memerintahkan mereka untuk bubar.

Pada hari Minggu, total kasus virus corona Malaysia sejak awal pandemi naik di atas satu juta.