Dewan Pers Ungkap Pers Nasional Dihadapkan pada Tantangan Berat di Masa Depan

Berita Baru, Jakarta — Awan kelabu masih menyelimuti dunia pers nasional hingga akhir 2024. Dewan Pers dalam Siaran Pers Nomor 11/SP/DP/XII/2024 yang dirilis pada Selasa (31/12/2024) mencatat bahwa tantangan berat terus menghadang eksistensi pers Indonesia, mulai dari tekanan ekonomi, kekerasan terhadap wartawan, hingga dampak disrupsi teknologi.

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi ini. “Sepanjang 2023 dan 2024, sebanyak 1.200 karyawan perusahaan pers, termasuk jurnalis, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi ini mencerminkan betapa sulitnya iklim usaha industri pers saat ini,” ujar Ninik.

Lebih dari 75% pangsa pasar iklan nasional telah dikuasai oleh platform digital global, sehingga memengaruhi stabilitas keuangan perusahaan pers. Untuk mengatasi hal ini, Dewan Pers mendesak pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 32/2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Melalui perpres ini, dibentuk Komite Tanggung Jawab Platform Digital guna memastikan sistem bagi hasil iklan yang adil antara platform digital dan perusahaan pers.

Selain itu, Dewan Pers aktif mengawal kebebasan pers dengan menolak rancangan UU Penyiaran yang dianggap bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Larangan terhadap penyiaran berita investigatif dan pemberian kewenangan penyelesaian sengketa kepada KPI adalah bentuk kemunduran demokrasi yang tidak dapat diterima,” tegas Ninik.

Kasus kekerasan terhadap wartawan menjadi sorotan utama sepanjang 2024. AJI mencatat 69 kasus kekerasan, termasuk pembunuhan wartawan Rico Sempurna Pasaribu beserta keluarganya di Karo, Sumatera Utara. Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) pun mengalami penurunan dari 71,57 pada 2023 menjadi 69,36 pada 2024.

“Penurunan IKP ini disebabkan oleh kekerasan yang terus terjadi dan ketergantungan media terhadap pemerintah daerah,” ungkap Ninik. Untuk itu, Dewan Pers terus mendorong peningkatan profesionalisme melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan berbagai workshop di 34 provinsi, termasuk pelatihan peliputan Pemilu 2024.

Disrupsi teknologi menjadi tantangan lain yang tidak kalah serius. Dewan Pers menyebut kecerdasan buatan (AI) sebagai disrupsi ketiga setelah digitalisasi dan media sosial. “Kami telah menyusun pedoman penggunaan AI untuk karya jurnalistik dan menyelenggarakan pelatihan guna membekali wartawan menghadapi tantangan ini,” kata Ninik.

Dewan Pers juga menggagas program Sambang Kampus di lima kota untuk melibatkan pers mahasiswa dalam upaya meningkatkan kualitas jurnalisme di Indonesia.

Sebagai bentuk apresiasi, Dewan Pers kembali menggelar Anugerah Dewan Pers. Penghargaan lifetime achievement diberikan kepada almarhum Prof. Ichlasul Amal, sementara Hendra Eka dari Jawa Pos terpilih sebagai wartawan terbaik. Mengakhiri tahun, Dewan Pers mengajak seluruh insan pers untuk terus memperjuangkan kemerdekaan pers. “Pers nasional harus tetap eksis demi kemajuan peradaban bangsa,” tutup Ninik Rahayu. Dewan Pers juga menyampaikan Selamat Tahun Baru 2025 kepada seluruh insan pers tanah air.