Dewan Pers Meminta Kekompakan Media Melawan Monopoli Google dan Facebook

Berita Baru, Jakarta — Ketua Komisi Hubungan Antar-Lembaga dan Internasional Dewan Pers, Agus Sudibyo meminta para petinggi media massa untuk melawan indikasi pelanggaran hak cipta yang kerap dipraktikkan beberapa perusahaan seperti Google, Amazon hingga Facebook.

Permintaan tersebut menyusul isu publisher right (hak pengelola media) di dunia jurnalistik yang kata dia semakin mengkhawatirkan. Penggunaan data milik perusahaan media tanpa izin berkaitan dengan publisher right, semakin banyak terjadi.

Padahal, kata Agus, praktik itu tergolong pelanggaran hak cipta. Dia juga menyinggung mengenai penguasaan lebih dari separuh dari total belanja iklan global oleh ketiga perusahaan dunia tersebut karena praktik itu.

“Background dari publisher right ini adalah landscape industri media secara global yang sampai tahun 2020 kira-kira gambarannya seperti ini, yang di mana 56 persen dari belanja iklan global itu hanya dikuasai tiga perusahaan saja google, facebook dan amazon,” kata Agus ketika menjadi salah satu pembicara di Seminar Konvensi Nasional Media Massa HPN 2021 secara daring, Senin (8/2).

Agus menerangkan, publisher right merupakan hak pengelola media yang bersangkutan proses agregasi privat untuk mengatur dan mereduksi monopoli dari platform digital.

Akan tetapi, justru pengumpulan data justru dilakukan oleh platform digital baik melalui mesin pencari maupun media sosial. Untuk melawan indikasi pelanggaran terkait hak cipta itulah, Agus mengajak keterlibatan seluruh media massa.

Pemerintah kata Agus, harus ikut turun tangan agar bisa memastikan tiga perusahaan besar tersebut tidak melakukan monopoli berlebih berkaitan dengan publisher rights.

“Media massa harus menghadapi mereka dengan kolektif. Termasuk intervensi negara juga dibutuhkan, bukan untuk melawan, tapi untuk membuat google dan facebook itu tidak melakukan monopoli pemusatan ekonomi yang berlebihan,” tegas Agus.

Di lain hal, Pemilik sekaligus Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo—atau dikenal Hary Tanoe—meminta Dewan Pers terlibat memperjuangkan hak perusahaan media, terutama mengenai data dan pembagian pendapatan (revenue sharing).

Tanoe memandang bahwa tanpa campur tangan Dewan Pers atau lembaga sejenis, perjuangan pengusaha media untuk mengupayakan agar konten dan karya jurnalistik tak disadur tanpa izin, tidak akan menemukan titik temu.

“Tentunya ya paling tidak, minimal kita harus perjuangkan adalah revenue dan data sharing itulah perspektif saya, ini harus diperjuangkan bersama-sama melalui fasilitator bisa Dewan Pers atau ASMI tidak mungkin publisher itu berjuang sendiri-sendiri, tidak mungkin, nanti malah bisa tidak mencapai sasarannya,” tutur Hary Tanoe.

Saat ini kata Tanoe, penjiplakan konten jurnalistik yang seolah dinormalisasi bisa sangat mudah dilakukan. Pelanggaran berkaitan dengan publishers right melalui mesin pencari atau search engine ini sudah sangat menjamur.