China Kecam Washington dan Tokyo atas Prospek Militerisasi di Asia Timur

Berita Baru, Internasional – Pada Jumat (13/1), Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, mengecam Washington dan Tokyo atas prospek militerisasi lebih lanjut di Asia Timur.

“Asia-Pasifik adalah jangkar untuk perdamaian dan pembangunan, bukan ajang pergulatan untuk persaingan geopolitik,” kata Wang Wenbin dalam konferensi pers reguler.

“Negara-negara di kawasan ini mendukung keadilan dan melawan hegemonisme. Mereka berharap untuk terlibat dalam kerja sama, bukan konfrontasi. Mereka menginginkan multilateralisme sejati dan menolak lingkaran kecil yang memicu konfrontasi blok,” tambah juru bicara itu.

Wang, seperti dilansir dari Sputnik News, meminta China dan Jepang untuk meninggalkan mentalitas Perang Dingin dan bias ideologis mereka terhadap China, berhenti menciptakan musuh imajiner dan berhenti mencoba menabur benih Perang Dingin baru di Asia-Pasifik, dan tidak menjadi pengganggu di Asia-Pasifik yang stabil.

Wang juga menolak isi pernyataan bersama pada 11 Januari oleh Komite Konsultatif Keamanan AS-Jepang di Washington – tentang upaya China untuk membentuk kembali tatanan internasional dan secara sepihak mengubah status quo dengan paksa di Laut Cina Timur – sebagai sesuatu yang memprihatinkan.

 “Kata-kata tentang China dalam pernyataan bersama ini sangat bernada mentalitas Perang Dingin zero-sum dan mengandung fitnah dan serangan yang tidak berdasar terhadap China,” kata Wang.

“AS dan Jepang mengklaim untuk memajukan perdamaian dan keamanan regional, tetapi berdalih untuk membangun militer dan penggunaan kekuatan yang disengaja. Mereka mengklaim memperjuangkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, tetapi memasang berbagai blok eksklusif untuk menciptakan perpecahan dan konfrontasi. Mereka mengklaim menegakkan tatanan internasional berbasis aturan, tetapi menginjak-injak hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional dan terlalu mencampuri urusan internal negara lain,” kata juru bicara itu.

Pernyataan Wang datang setelah rencana Jepang untuk menggandakan pengeluaran pertahanan selama lima tahun ke depan dan menjadi pembelanja militer terbesar ketiga di dunia setelah AS dan China.

Dalam debat di Dewan Keamanan PBB tentang aturan hukum internasional pada hari Kamis, Duta Besar China, Zhang Jun, mengecam retorika AS tentang ‘tatanan internasional berbasis aturan’. Jun mengatakan Beijing belum menerima jawaban yang jelas mengenai apa aturan yang disebut tatanan ini dan siapa yang menciptakan aturan ini.

Zhang mengungkapkan kecurigaannya kepada negara-negara tersebut bahwa sebenarnya mereka memiliki tujuan untuk menciptakan alternatif dari sistem hukum internasional yang ada, untuk memaksakan standar dan kehendak mereka sendiri pada orang lain dengan menempatkan kepentingan sempit mereka sendiri di pusat alam semesta dan untuk membuka pintu belakang menuju standar ganda dan ‘keistimewaan’.

Pada debat tersebut, Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, menuduh China dan Rusia memblokir upaya untuk mengutuk kemungkinan persiapan Korea Utara untuk uji coba nuklir baru, dan bersumpah bahwa Washington akan melanjutkan kemajuan supremasi hukum baik di dalam maupun luar negeri.

“Pernyataan yang dibuat oleh perwakilan AS hari ini semakin meyakinkan kami bahwa kecurigaan kami sepenuhnya dapat dibenarkan. Jika kita membiarkan tren berbahaya ini tidak terkendali, dunia kita akan mundur ke zaman ketika hukum rimba dan politik kekuasaan berkuasa,” kata Zhang.