Bupati Sumenep Larang ASN Berafiliasi Kelompok Radikal

    ASN Sumenep

    Berita Baru, Sumenep – Sasaran paham radikalisme bukan hanya mengarah kepada kalangan masyarakat, akan tetapi juga sudah menyentuh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai ujung tombak pelayanan publik.

    “Berdasarkan data hasil survei salah satu lembaga menyebutkan jika paparan radikalisme sudah menyentuh ASN dalam pemikiran dan tindakannya. Tentu saja, itu membuktikan bahwa gerakan radikalisme menyasar seluruh elemen masyarakat,” kata Bupati Sumenep, Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si di sela-sela Dialog Lintas Agama dan Pengukuhan Forum Pemuda Kerukunan Umat Beragama di Hotel Utami Sumekar, Sabtu (14/9/2019).

    Bupati menyatakan, meskipun ada ASN terpapar paham radikalisme, namun pihaknya belum menemukan di jajarannya terlibat paham yang anti-Pancasila itu, namun yang jelas pemerintah daerah melalui pihak-pihak terkait telah melakukan pengawasan untuk memantau ASN Pemerintah Kabupaten Sumenep yang berafiliasi kepada paham radikalisme.

    “Kami melalui lintas sektoral seperti Inspektorat, Kementerian Agama, Polres dan Kodim untuk mengawasi gerakan radikalisme di Kabupaten Sumenep termasuk di kalangan ASN, bahkan mendata siapa saja yang terlibat paham anti Pancasila itu,” ujar Bupati dua periode ini.

    Berita Terkait :  Wabup Sumenep Minta Banser Jaga & Bela Keutuhan NKRI

    Ia mengungkapkan, manakala menemukan ASN terindikasi berafiliasi kepada paham radikalisme dilakukan pembinaan dan peringatan, namun apabila masih tidak menghiraukannya sanksi terberat adalah pemecatan.

    Untuk itu, pihaknya berharap ASN Pemerintah Kabupaten Sumenep harus waspada dan selektif dalam mengkonsumsi konten informasi di era digitalisasi saat ini, karena perkembangan teknologi tantangannya semakin pesat terutama trans ideologi yang begitu mudah diakses setiap waktu.

    “Saya tegaskan ASN Pemerintah Kabupaten Sumenep jangan sampai terpengaruh paham radikalisme, bahkan sebagai warga Indonesia harus loyal kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Bahkan, siapapun yang tidak setuju dengan Pancasila dan UUD 1945 keluar saja dari NKRI,” tandas Bupati Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si.

    Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Sumenep harus menjaga keutuhan NKRI demi menyukseskan pembangunan bangsa dan negara, karena manakala Indonesia hancur lebur membutuhkan waktu yang lama untuk bangkit kembali.

    “Saya pernah membaca buku bahwa analisanya, jika Indonesia hancur butuh waktu yang lama untuk maju dan berkembang dari pada negara di Eropa, sehingga apabila ada kelemahan dan kekurangan dalam pemerintahan jangan mengganti ideologi agar NKRI tetap jaya, namun harus dilakukan pembenahan dengan mengganti orang-orangnya saja,” imbuhnya.

    Berita Terkait :  Basmi Hama Tikus, Pemdes Gredek Duduksampeyan Pasang Rubuha di Area Persawahan

    Sementara itu Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sumenep, Drs. K.H. Mahfudz Rahman mengungkapkan, pihaknya untuk mencegah paham radikalisme di Sumenep melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti sosialisasi di setiap kecamatan.

    “Kami senantiasa menekankan elemen masyarakat melawan radikalisme agar Indonesia tetap jaya dan NKRI harga mati. Sejauh ini belum menemukan gerakan faham radikalisme di masyarakat,”ujarnya.

    - Advertisement -

    Tinggalkan Balasan