Buntut Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Minta SOP Jelas

-

Berita Baru, Jakarta – Menteri BUMN Erick Thohir meminta agar PT Kimia Farma (Persero) membuat Standard Operating Procedure (SOP) atau prosedur operasi standar yang jelas terkait layanan rapid test antigen dari perusahaan mereka.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan hal ini dilakukan buntut dari kasus alat tes cepat atau rapid test antigen bekas yang terjadi di layanan rapid PT Kimia Farma Diagnostik (KFD) di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu. 

“Pak Erick akhirnya memutuskan memberhentikan semua direksi di Kimia Farma Diagnostika. Diharapkan dengan langkah ini, maka ada evaluasi besar juga terhadap Kimia Farma untuk memiliki SOP yang benar,” ujar Arya di Jakarta, Minggu (16/5/2021).

Berita Terkait :  70 persen penduduk Indonesia Dapat Vaksin Covid-19 pada 2021
Berita Terkait :  Komisaris BUMN Diijinkan Rangkap Jabatan

Disamping itu, kata Arya, Erick meminta dibuatnya sebuah SOP yang memang bisa menjaga masyarakat, terhadap penggunaan rapid antigen untuk melindungi mereka. Diharapkan dengan SOP ini, masyarakat akan lebih terlindungi. 

Selain itu, Erick juga meminta Kimia Farma untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar SOP tersebut diketahui masyarakat dan bisa mengawal penerapannya di lapangan.

“Diharapkan dengan langkah ini, maka masyarakat Indonesia kembali bisa dan merasa nyaman untuk melakukan rapid antigen yang memang bagian dari menjaga langkah-langkah kita terhadap penyebaran korona,” pungkas Arya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Erick memecat seluruh direksi Kimia Farma Diagnostika sebagai tindak lanjut atas rapid test antigen bekas yang terjadi di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.

Berita Terkait :  Erick Thohir Ungkap Utang PLN Capai Rp 500 Triliun
Berita Terkait :  Dituduh Terima Suap Jiwasraya, Erick Thohir Mengelak

Menurut Erick, yang terjadi di Kualanamu merupakan persoalan yang mesti direspons secara profesional dan serius. Setelah melakukan penilaian secara terukur dan berlandaskan semangat good corporate governance, langkah tegas mesti diambil.

“Setelah melakukan pengkajian secara komprehensif, langkah (pemberhentian) ini mesti diambil. Selanjutnya, hal yang menyangkut hukum merupakan ranah dari aparat yang berwenang,” kata Erick.

Facebook Comments

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini
Berita Terkait :  Cacat Administrasi, Mahasiswa Pascasarjana UI Kirim Aduan ke Ombudsman RI

TERBARU

Facebook Comments