Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

RSD Wisma Atlet. (Foto: Istimewa)
RSD Wisma Atlet. (Foto: Istimewa)

BNPB Akan Kembalikan Wisma Atlet ke PUPR Jika 6 Bulan Tak Ada Lonjakan COVID-19



Berita Baru, Jakarta – BNPB akan mengembalikan Wisma Atlet yang difungsikan sebagai Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) kepada Kementerian PUPR apabila enam bulan kedepan tidak ada lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia.

Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan bahwa saat ini hanya tersisa satu tower Wisma Atlet yang masih difungsikan sebagai RSDC. Sementara, tower yang lainnya sudah dikembalikan ke Kementerian PUPR.

“Yang lainnya kan sudah kembali ke Kementerian PUPR. Tinggal 1 tower, itu kita jaga betul siapa tahu ada lonjakan, tapi sudah 1 bulan ini kasusnya 0, nanti kalau 6 bulan sudah kurang, kita kembalikan lagi ke Kementerian PUPR. Yang lainnya sudah kembali, tinggal satu ini,” kata Suharyanto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (30/1).

Suharyanto mengungkapkan, rumah susun (rusun) yang sebelumnya difungsikan sebagai tempat isolasi warga yang terpapar COVID-19 juga sudah dikembalikan ke pemerintah daerah. Hal serupa juga dilakukan terhadap Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang yang sudah dikembalikan ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

“Yang di pemerintah Jakarta seperti Rusun Nagrak, Pademangan, Pasar Rumput, semuanya sudah kembali ke Pemda DKI. RS Galang sudah diserahkan ke Kemenhan. Jadi yang dikelola satgas tinggal 1, tower 6 di Wisma Atlet, dan kalau 6 bulan kemudian tidak ada apa-apa, kita kembalikan ke PUPR,” tuturnya.

Sementara terkait Satgas Penanganan COVID-19, Suharyanto menjelaskan, meskipun pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) telah dicabut, bukan berarti satuan tugas itu berhenti. Dia menjelaskan Satgas Penanganan COVID-19 saat ini masih berlanjut.

“Sama PPKM itu dihentikan bukan berarti satgasnya berhenti, 6 bulan masih lanjut, kalau di masa depan ada lonjakan, tinggal diaktifkan lagi Satgasnya. sampai 6 bulan masih ada satgas pusat dan daerah, dan masih dikasih anggaran sama pemerintah. Sampai Juli kita lihat situasi,” papar Suharyanto.