BMI Nilai Deklarasi Pencapresan Erick Tohir Pengaburan Kasus Jiwasraya dan Asabri

Berita Baru, Jakarta – Deklarasi Capres Millenial Erick Tohir kemarin hari selasa, 10 Maret 2020 menuai reaksi dari organisasi sayap Partai Demokrat, Bintang Muda Indonesia (BMI). Kepala Sekolah Pengkaderan BMI, Qomaruddin Hasan menilai tidak elok mewacanakan pencapresan Menteri BUMN di Pilpres 2024, sementara persoalan Jiwasraya dan Asabri masih belum selesai.

“Sampai saat ini kasus Jiwaseraya dan Asabri yang menelan kerugian negara puluhan triliun nasibnya belum menuai kejelasan (sumir). Tidak ada goodwill yang  ditunjukan pemerintah untuk menuntaskan mega skandal ini kepublik, kurangnya progres dalam penanganan kasus mega sekandal Jiwaseraya dan Asabri memunculkan image public  bahwa mega skandal diendapkan,” kata Qomaruddin kepada Beritabaru.co melalui keterangan tertulis, Jumat (13/03).

Menurutnya, kasus Jiwasraya dan Asabri juga membuat publik tidak percaya dengan public insurance yang dimiliki oleh pemerintah. Qomaruddin menilai bukan hanya krisis kepercayaan yang di timbulkan, namun mega sekandal ini juga emunculkan image negatif pada pemerintan Jokowi.

“Hal tersebut dibuktikan adanya gerakan aksi dengan memasang spanduk untuk mendesak pembongkaran kasus Jiwasraya dan Asabri. Gerakan itu patut diapresiasi mengingat kerugian negara yang cukup fantastik nilainya. Selain hal itu (dalam oengungkapan kasusus) ada yang lebih prinsip, yaitu untuk menegakkan keadilan demi kemakmuran rakyat Indonesia,” terangnya.

Oleh karena itu, Qomaruddin menilai kepanikan publik diberbagai sektor mestinya wacana mencalonkan menteri BUMN untuk menjadi Capres 2024 tidak dimunculkan dulu. Sebab dapat menambah luka yang lebih parah lagi, mengingat ekonomi semakin merosot, rupiah melesat tinggi saamapi angka 14 ribu keatas, ditambah goncangan ekonomi global.

“Bila pemerintah tidak hati-hati maka bahtera Indonesia akan terpelanting ke jurang kemarahan rakyat. Saya kira ibarat rumah, Jiwasraya dan Asabri adalah pemantik terjadinya krisis legitimasi pada pemerintahan Jokowi,” ungkap Qomaruddin.

Kejanggalan Kasus Jiwasraya

Dalam pengamatan Qomaruddin, ada yang tidak masuk akal dalam proses penanaman saham yang dilakukan oleh Jiwaseraya dan Asabri. Di mana Jiwasraya ditengarai telah memainkan saham di 14 reksa dana dengan total investasi mencapai Rp9 triliun dan nilai kepemilikan sebesar 50%-100% pada masing-masing emiten. Sebanyak 99,64% dana kelolaan investasi Jiwasraya dilimpahkan pada instrumen saham.

“Pertaruhan terbesar Jiwasraya jatuh pada perusahaan perdagangan ikan hias, PT Inti Agri Resources Tbk. (IIKP) dengan total investasi sebesar Rp6 triliun. Nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan aset yang dimiliki IIKP sendiri,” paparnya.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), IIKP hanya memiliki aset Rp332 miliar dan kerap mengalami kerugian. Hal ini tidak logis, orang awam saja pasti ngerti dan ngak mau naruh modal pada perusahaan yg asetnya lebih kecil ketimbaang modalnya. Pemerintah harusnya tegas dan berani untuk membuka seterang terangnya kasus ini,” lanjut Qomaruddin.

Sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusan BMI, Qomaruddin memintak kepada pemerintah untuk mengusut secara tuntas sampai akar-akarnya kasus mega sekandal Jiwaseraya dan Asabri. Ia juga meminta dikembalikannya Jiwaseraya dan Asabri sebagai lembaga asuransi milik negara tetap prudent, akuntabel dan confident dalam menglolah asuransi.

Qomaruddin Juga meminta kepada Pemerintah untuk menjelaskan secara terang benerangan mengenai perkembangan kasus Jiwasraya dan Asabri. Sebab bila tidak dilakukan, marwah pemerintah akan Jatuh, dan publik geram dalam menilai kebijakan pemerintah.

“Kita semua tidak menginginkan adanya pengadilan jalanan dalam merespon mega sekandal ini, ada moral force yang dimiliki masyarakat agar pemerintahan yg dipimpin oleh persiden jokowi lebih baik bukan seperti realitas yg ada sekarang semakin hari semakin terpuruk diberbagai sektor,” pungkasnya.

“Pak Joko Widodo adalah Top Leader dalam pemerintahan kita termasuk dalam pemberantasan korupsi, kuat dan tidaknya KPK, variabel utama ada ditangan persiden. Begitu juga baik atau kurang prestasi pemerintahan juga tergantung persiden dan semua rakyat akan melihat beliau gagal atau berhasi,” tutup Qomaruddin. [*]