Banjir Parah di Kalimantan Tengah, WALHI Desak Evaluasi Deforestasi

Berita Baru, Jakarta – Banjir besar kembali melanda sejumlah desa di Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, dan Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Air yang merendam pemukiman warga telah memutus akses transportasi lintas kabupaten dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Data dari Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah (WALHI Kalteng) dan Save Our Borneo (SOB) mencatat, dari Januari hingga Oktober 2024, banjir ini berdampak pada 60.416 jiwa, menyebabkan 9.089 rumah terendam, dan memaksa 252 orang mengungsi.

Menurut Bayu Herinata, Direktur WALHI Kalteng, penyebab utama banjir adalah kerusakan ekosistem di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan-Kapuas. Aktivitas deforestasi oleh perusahaan kehutanan dan pertambangan disebut sebagai faktor dominan yang mengurangi daya serap air tanah, memperparah erosi, dan mengganggu keseimbangan lingkungan.

“Pembukaan hutan secara masif untuk kepentingan komersial telah menciptakan dampak ekologis yang merusak. Banjir tahunan yang semakin meluas adalah bukti nyata krisis lingkungan ini,” ujar Bayu.

Sementara itu, Direktur Save Our Borneo, Muhamad Habibi, mengungkapkan bahwa deforestasi di wilayah tersebut semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data Nusantara Atlas, pada 2024, deforestasi oleh enam perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan ini mencapai 3.367 hektar.

“Deforestasi di hulu sungai memiliki dampak langsung pada hilir. Kehilangan hutan ini meningkatkan risiko banjir di daerah yang sebelumnya tidak terdampak,” jelas Habibi.

Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam tidak hanya memperparah banjir, tetapi juga mengancam keberlanjutan hidup masyarakat di wilayah tersebut. WALHI Kalteng dan SOB mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi aktivitas perusahaan besar yang beroperasi di wilayah DAS Kahayan-Kapuas. Pemerintah juga diminta mengambil langkah tegas dalam pengelolaan sumber daya alam agar dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan.

Bayu menegaskan bahwa tanpa mitigasi konkret, bencana seperti ini akan terus berulang dan semakin merugikan masyarakat.

“Langkah pemulihan harus dilakukan segera untuk mencegah dampak yang lebih luas,” tambahnya. Habibi juga menyerukan pentingnya koordinasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk mengatasi krisis ini. “Bencana ini adalah hasil dari kebijakan yang tidak berpihak pada keberlanjutan lingkungan. Saatnya bertindak lebih serius,” pungkasnya.

Krisis banjir yang terus berulang di Kalimantan Tengah menjadi peringatan penting bagi semua pihak untuk mengambil tindakan segera. Langkah pencegahan jangka panjang, termasuk perlindungan hutan dan pemulihan ekosistem, harus menjadi prioritas untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk bencana ekologis.