APB Desa 2023 Naik Jadi Rp 124 T: Dorong Pemerataan Pembangunan

Berita Baru, Jakarta – Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun 2023 naik menjadi Rp 124 triliun. Jumlah ini meningkat dari yang sebelumnya sebesar Rp 117 triliun pada tahun lalu.

“Satu dekade lalu, pada tahun 2013, jumlah APB Desa baru Rp 21 triliun. Tahun ini melonjak hingga Rp 124 triliun, alias naik enam kali lipat dalam waktu sepuluh tahun,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Jum’at (29/6).

Menurutnya, porsi terbesar anggaran tersebut untuk mendorong pemerataan pembangunan di desa. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 6/2014 tentang Desa.

“Jangan dilupakan, sebelum berlakunya UU Nomor 6/2014 tentang Desa, dana pembangunan tidak menyentuh seluruh desa. Pada tahun 2011 saja baru menyentuh 54% desa. Amanat UU Desa dijalankan dengan menyalurkan dana desa ke seluruh desa atau 100 persen desa. Jadi, misi dana desa ialah memeratakan kue pembangunan,” tuturnya.

Lebih lanjut dia merinci proporsi dana desa masih mendominasi anggaran pendapatan dari 7 sumber pendapatan desa, yakni sebesar 54,70%. Lalu peringkat kedua pada alokasi dana desa yang ditransfer dari pemerintah kabupaten/kota sebesar 29,45%. 

Diikuti bantuan keuangan pemerintah kabupaten/kota mencapai 4,03%, sementara dari pemerintah provinsi sebesar 2,82%. Penerimaan dari bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota sebanyak 3,62%, dan penerimaan lain-lain maupun sisa anggaran tahun lalu 2,74%, serta pendapatan asli desa mencapai 2,65%.

“Yang menarik, komposisi rencana penggunaan dana desa tahun ini telah bergeser untuk pembangunan. Artinya, tahun ini desa rebound dan giat membangun kembali,” tegasnya.

Dia menjelaskan pagu dana desa tahun 2022 sebesar Rp 70 triliun, yang ditransfer dua tahap. Yang sudah ditetapkan untuk ditransfer lebih dulu ialah Rp 68 triliun, lanjut dia, sementara Rp 2 triliun akan ditransfer Kementerian Keuangan sesuai dengan tingkat kinerja keuangan desa pada tahun berjalan.

Diketahui dari besaran pagu dana desa yang sudah diterima, porsi terbesar yaitu untuk pelaksanaan pembangunan sebesar Rp 35,9 triliun atau 52,87%. Adapun persentase Ini bertambah dari yang sebesar Rp 23,0 triliun atau 33,84% di tahun 2022.

“Sejalan dengan keputusan endemi COVID-19, dana desa untuk penanggulangan bencana non alam maupun BLT Dana Desa turun dari Rp 29,1 triliun atau 42,90% pada tahun 2022, menjadi Rp 12,0 triliun atau 17,75% pada tahun 2023,” paparnya.

Dia menuturkan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat tahun ini mencapai Rp 10,8 triliun atau sekitar 16,98%. Sedangkan untuk pembinaan kemasyarakatan Rp 3,6 triliun atau 5,35%. Adapun dana desa yang direncanakan mendukung kegiatan pemerintahan desa Rp 5,4 triliun atau 8,05%.