Angka Kemiskinan di Jawa Timur 0,31 Dalam Satu Tahun

Berita Baru, Jawa Timur – Tingkat kemiskinan ekstrem di Jawa Timur pada tahun 2021 mengalami kenaikan 0,21 persen atau mencapai 4,4 persen yaitu sebanyak 1.746.990 jiwa.

“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ada 4,4 persen penduduk Jatim atau 1.746.990 penduduk yang masuk kategori miskin ekstrem,” kata Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, Kamis (30/9).

Tingkat penduduk miskin Jatim tahun ini meningkat dari 11,09 persen menjadi  11,40 persen.

Tahun lalu, jumlah penduduk miskin Jatim tercatat 4.419.100 orang (nasional 26,42 juta orang), kemudian tahun ini naik menjadi 4.572.730 orang (nasional 27,54 juta orang).

Khofifah memaparkan angka persentase kemiskinan pedesaan Jatim turun 0,11 poin persen (September 2020-Maret 2021). Jumlah penduduk miskin pedesaan Jatim turun sebesar 33.330 jiwa (September 2020-Maret 2021).

Sedangkan persentase kemiskinan perkotaan Jatim naik 0,01 poin persen (September 2020-Maret 2021). Jumlah penduduk miskin perkotaan Jatim naik sebesar 20.080 jiwa (September 2020-Maret 2021).

“Di tengah pandemi covid-19, ekonomi masyarakat pedesaan relatif lebih tahan banting dibanding perkotaan. Masyarakat pedesaan lebih banyak bergerak di sektor agro atau pertanian, sedangkan masyarakat perkotaan bergantung di sektor perdagangan dan jasa,” ucapnya.

Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jatim, Pemprov Jatim memfokuskan pada tiga strategi program yakni menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

Saat ini, terdapat lima kabupaten di Jatim yang menjadi daerah pilot project percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro dan Lamongan

“Upaya ini melibatkan berbagai OPD lintas sektor yang ada di Pemprov Jatim. Hal ini tentunya membutuhkan konvergensi pendanaan baik dari pusat, APBD provinsi, APBD kab/kota serta CSR,” katanya.

Tidak hanya itu, lanjut Khofifah, untuk program 2022, Pemprov Jatim juga mengusulkan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jatim melalui program elektrifikasi, program Renovasi Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu), program Bansos Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (KUBE), serta program pemberdayaan usaha perempuan (JATIM PUSPA).

Pemprov Jatim sendiri, tambah dia, telah memiliki best practice program yang selama ini telah berjalan. Seperti PKH-plus dengan sasaran masyarakat Jatim berusia 70 tahun atau lebih dalam program PKH. Nilai bantuannya sebesar Rp2 juta per orang/tahun dan diberikan bertahap masing-masing tahap Rp500 ribu.

“Ada juga program Desa Berdaya dengan penerimanya yakni desa mandiri untuk pengembangan desa tematik. Juga program pengembangan BUMDesa untuk peningkatan kapasitas dan permodalan. BPUM untuk usaha mikro serta penguatan kemandirian dan kemajuan desa,” ucapnya.

Selanjutnya, Khofifah menyorot Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Jatim juga membaik.

Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Khofifah memaparkan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada Maret 2021 sebesar 1,841 turun 0,129 poin terhadap September 2020, dan naik 0,023 terhadap Maret 2020.

Penurunan P1 ini mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung naik mendekati garis kemiskinan. Kenaikan Indeks Kedalaman (Maret 2021-September 2020) untuk kemiskinan pedesaan sebesar 0,2 poin lebih tinggi dibanding perkotaan yang naik sebesar 0,06 poin.

Kemudian Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Jatim pada Maret 2021 sebesar 0,429 turun 0,1 poin terhadap September 2020 dan turun 0,001 poin terhadap Maret 2020.

Penurunan P2 ini mengindikasikan rata-rata ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin menipis. Kenaikan Indeks (Maret 2021-September 2020) untuk kemiskinan pedesaan sebesar 0,122 poin lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang naik sebesar 0,079 poin.

“Kami berharap tentunya dengan gotong royong, kolaborasi dan kerjasama yang baik dari seluruh elemen pemerintahan, stakeholder termasuk masyarakat, maka upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem nol persen,” ucapnya.