Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Strategi Berkelanjutan Dalam Menghadapi Lonjakan Harga Pangan di Jawa Timur
A. Ainul Yaqin, M.Hum, Tenaga Ahli Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur

Strategi Berkelanjutan Dalam Menghadapi Lonjakan Harga Pangan di Jawa Timur



Oleh: A. Ainul Yaqin, M.Hum

(Tenaga Ahli Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jawa Timur)

Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, memiliki tantangan kompleks dalam memastikan ketahanan pangan bagi warganya. Pada Januari 2025, kenaikan harga pangan, termasuk daging sapi dan cabai merah besar, menjadi isu sentral yang memengaruhi daya beli masyarakat. Harga daging sapi kualitas I yang mencapai Rp140.700 per kilogram dan cabai merah besar yang menyentuh Rp58.650 per kilogram memicu keresahan publik dan menuntut solusi kebijakan yang progresif. Lonjakan harga pangan di Jawa Timur bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal kesejahteraan masyarakat. Fenomena ini mencerminkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan yang diperparah oleh berbagai faktor struktural dan situasional. Dalam masyarakat dengan tingkat pendapatan beragam, kenaikan harga pangan berdampak langsung pada daya beli, terutama kelompok rentan. Situasi ini menuntut solusi yang tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi juga mampu memperkuat ketahanan pangan secara menyeluruh.

Dari sudut pandang Dialektika Ekonomi, kenaikan harga pangan adalah antitesis dari visi pembangunan ekonomi yang inklusif. Jawa Timur, dengan potensi agraris yang besar, semestinya mampu menjadi model bagi provinsi lain dalam menciptakan kestabilan harga pangan. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa masalah cuaca ekstrem, distribusi yang tidak efisien, dan permainan harga oleh tengkulak masih menjadi hambatan besar. Maka, diperlukan sintesis berupa kebijakan progresif yang menggabungkan pemberdayaan lokal, inovasi teknologi, dan pengawasan pasar yang efektif. Pendekatan ini bukan sekadar reaksi terhadap gejolak harga, melainkan langkah strategis untuk menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan. Esai ini akan membahas berbagai penyebab lonjakan harga pangan di Jawa Timur serta mengusulkan solusi yang mencakup pemberdayaan petani, optimalisasi distribusi, peran koperasi, digitalisasi pasar, dan kebijakan pengendalian harga. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan ketahanan pangan di Jawa Timur dapat terwujud secara nyata.

Penyebab Lonjakan Harga Pangan di Jawa Timur

Lonjakan harga pangan sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat struktural maupun situasional. Dalam konteks Jawa Timur, beberapa penyebab utama meliputi: pertama Cuaca Ekstrem dan Gangguan Produksi Jawa Timur, seperti daerah lain di Indonesia, mengalami cuaca ekstrem akibat perubahan iklim. Hujan lebat dan banjir sering kali merusak lahan pertanian dan mengurangi hasil panen. Sebagai contoh, produksi cabai merah besar di beberapa daerah seperti Kediri dan Malang berkurang drastis akibat serangan hama yang diperparah oleh kelembapan tinggi. Kedua Kendala Distribusi Infrastruktur distribusi yang belum optimal menjadi hambatan dalam pengiriman hasil tani dari daerah produksi ke pasar. Jalan rusak dan akses yang terbatas ke daerah terpencil sering kali menyebabkan keterlambatan pengiriman, yang pada akhirnya menaikkan harga.

Ketiga Spekulasi dan Permainan Harga Dalam bukunya, The Wealth of Nations, Adam Smith menggarisbawahi bahwa pasar yang tidak diawasi dengan baik cenderung menciptakan monopoli atau oligopoli yang dapat memengaruhi harga secara tidak wajar. Di Jawa Timur, spekulasi harga oleh tengkulak dan pelaku pasar sering kali memperburuk situasi. Keempat Ketergantungan pada Pasokan Eksternal Beberapa komoditas, seperti daging sapi, masih bergantung pada impor atau pasokan dari luar provinsi. Ketergantungan ini membuat harga pangan di Jawa Timur rentan terhadap fluktuasi pasar nasional dan global.

Solusi: Kebijakan Progresif untuk Stabilitas Harga Pangan

Untuk mengatasi lonjakan harga pangan, diperlukan pendekatan yang menyentuh akar masalah. Berikut adalah solusi kebijakan progresif yang dapat diterapkan di Jawa Timur:

  • Pemberdayaan Petani Lokal

    Peningkatan produktivitas petani lokal adalah langkah mendasar untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan eksternal. Hal ini dapat dicapai melalui berikut: Pelatihan dan Transfer Teknologi: Petani perlu diberi akses ke teknologi modern dan pelatihan untuk meningkatkan hasil panen. Seperti yang dijelaskan dalam Agricultural Development: Principles, Strategies, and Policies oleh Vernon W. Ruttan, adopsi teknologi yang tepat guna dapat meningkatkan efisiensi produksi tanpa meningkatkan biaya input. Subsidi dan Insentif: Pemerintah dapat memberikan subsidi untuk benih unggul, pupuk, dan pestisida. Selain itu, insentif berupa harga jual minimum yang menguntungkan petani dapat menjaga keberlanjutan usaha tani. Diversifikasi Produk: Petani didorong untuk menanam berbagai jenis tanaman guna mengurangi risiko kegagalan panen akibat cuaca ekstrem atau serangan hama.

    • Optimalisasi Distribusi

    Masalah distribusi memerlukan perhatian khusus karena memengaruhi ketersediaan pangan di pasar. Langkah-langkah berikut dapat membantu: Perbaikan Infrastruktur: Investasi dalam infrastruktur jalan, gudang penyimpanan, dan fasilitas transportasi harus menjadi prioritas. Ini akan memastikan kelancaran distribusi dari daerah produksi ke pasar. Pemangkasan Rantai Distribusi: Rantai distribusi yang panjang sering kali menyebabkan kenaikan harga. Pemerintah dapat memfasilitasi kerja sama langsung antara petani dan konsumen melalui pasar tani atau platform digital.

    • Peran Koperasi dan Digitalisasi Pasar

    Koperasi dapat menjadi solusi untuk mengatasi spekulasi harga dan meningkatkan posisi tawar petani di pasar. Selain itu, digitalisasi pasar memiliki potensi besar untuk menciptakan efisiensi dan transparansi. Penguatan Koperasi: Dengan bergabung dalam koperasi, petani dapat mengakses pasar dengan harga yang lebih adil dan mendapatkan perlindungan dari praktik spekulatif. Menurut Mohammad Hatta, salah satu bapak koperasi Indonesia, “Koperasi adalah jalan menuju ekonomi yang lebih manusiawi dan adil.” Platform Digital: Digitalisasi dapat menghubungkan petani langsung dengan konsumen. Platform seperti e-commerce berbasis pangan memungkinkan transaksi tanpa perantara, sehingga harga menjadi lebih terjangkau.

    • Kebijakan Pengendalian Harga

    Pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan pengendalian harga untuk menjaga stabilitas. Langkah ini mencakup: Operasi Pasar: Operasi pasar dengan harga subsidi dapat membantu masyarakat mendapatkan pangan dengan harga terjangkau. Penyimpanan dan Cadangan Pangan: Pembangunan gudang penyimpanan berkapasitas besar memungkinkan pemerintah untuk menjaga cadangan pangan yang cukup selama masa krisis.

    Solusi di atas didasarkan pada teori ekonomi klasik dan modern. Salah satu teori yang relevan adalah Law of Supply and Demand oleh Alfred Marshall, yang menyatakan bahwa harga ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan. Dengan meningkatkan pasokan melalui pemberdayaan petani dan memperbaiki distribusi, serta mengelola permintaan melalui operasi pasar, stabilitas harga dapat dicapai. Selain itu, teori Market Failure oleh Paul A. Samuelson menunjukkan bahwa pasar sering kali gagal menciptakan distribusi yang adil, terutama dalam situasi krisis. Oleh karena itu, intervensi pemerintah diperlukan untuk mengoreksi kegagalan ini.

    Kenaikan harga pangan di Jawa Timur pada Januari 2025 mencerminkan tantangan yang kompleks namun dapat diatasi dengan kebijakan progresif yang terintegrasi. Pemberdayaan petani lokal, optimalisasi distribusi, peran koperasi, digitalisasi pasar, dan pengendalian harga adalah langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan stabilitas harga dan ketahanan pangan. Sebagaimana diungkapkan oleh John Maynard Keynes dalam The General Theory of Employment, Interest and Money, “Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk mengarahkan ekonomi menuju keseimbangan.” Dengan pendekatan yang tepat, Jawa Timur dapat menghadapi tantangan ini dan memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakatnya.