Kemenkeu Akan Prioritaskan RUU Ketentuan & Fasilitas Perpajakan

Berita Baru, Jakarta – Dari sejumlah undang-undang yang diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku akan fokus mengawal Omnibus Law perpajakan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan pihaknya akan memprioritaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian yang berada dalam skema Omnibus Law.

“Saat ini RUU Omnibus tersebut sedang difinalisasi draft-nya di Pemerintah dengan target sebelum akhir tahun sudah disampaikan ke DPR,” kata Yoga, Selasa (5/11).

RUU Omnibus Law perpajakan nantinya akan merangkum dan memodernisasi ketetapan perpajakan yang sudah ada di undang-undang sebelumnya.

“Salah satu poinnya adalah penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan, yang menurut rencana akan diturunkan secara bertahap dari 25% menjadi 23% pada 2020, dan 20% pada tahun 2021,” jelasnya.

Sehingga, untuk perubahan Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan dilakukan berikutnya setelah RUU Omnibus ini.

“Mengaku pemerintah lewat Kemenkeu saat ini memang sedang disiapkan perubahan kedua undang-undang tersebut,” kata Yoga.

Di sisi lain, untuk RUU Ketetapan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sudah disampaikan secara resmi ke DPR tahun 2016 yang lalu.

“Itu itu juga di-carryover ke DPR periode baru ini, jadi kita menunggu jadwal pembahasannya dari DPR,” papar Yoga.

Meski demikian, Yoga bilang tercepat Kemenkeu dan DPR akan segera mengundangkan UU Bea Meterai yang memang telah dibahas dan bisa segera diselesaikan karena sudah 80% rampung.