Perkuat Hubungan Pemerintah, Pasar dan Masyarakat, China Akan Luncurkan UU Baru

Berita Baru, Beijing – Pemerintahan China telah meluncurkan rencana untuk merancang undang-undang baru tentang keamanan nasional, inovasi teknologi dan monopoli, serta di bidang budaya dan pendidikan.

Partai Komunis Tiongkok (PKC) dan Dewan Negara Tiongkok mempublikasikan rencana tersebut pada Rabu (11/8) malam dalam rencana lima tahun untuk “membangun pemerintahan berbasis hukum”.

RUU itu diterbitkan melalui kantor berita Xinhua, media yang dikelola pemerintah China.

RUU itu menandakan bahwa tindakan keras terhadap industri terkait privasi, manajemen data, antimonopoli, dan masalah lainnya kemungkinan akan berlanjut sepanjang tahun.

Presiden Xi Jinping telah membuat “pemerintahan aturan hukum” sebagai tanda tangan dari pemerintahannya, yang akan diperpanjang jika, seperti yang diharapkan, ia mencari masa jabatan ketiga tahun depan.

Bulan lalu, pihak berwenang China menggunakan undang-undang yang ditujukan untuk menanggapi sanksi asing untuk pertama kalinya. China waktu itu memberi sanksi kepada mantan Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross.

Tahun lalu, China juga memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong, menggunakan sarana hukum untuk melindungi kepentingan di luar perbatasan daratan.

Sementara itu, media yang berafiliasi dengan China Global Times juga mengatakan rencana 2021-2025 tentang “membangun pemerintahan aturan hukum” adalah “dibayangkan untuk mengkristalkan hubungan antara pemerintah, pasar dan masyarakat”.

Dikatakan partai dan pemerintah akan memperkuat dan meningkatkan undang-undang antimonopoli dan persaingan tidak sehat China sebagai “bagian dari upaya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan dapat diprediksi”.

Langkah-langkah yang direncanakan juga akan bertujuan untuk “mempromosikan pembangunan pasar berstandar tinggi yang bersatu, terbuka, adil dan teratur”, kata Global Times.

Pada gilirannya, kantor berita Reuters mengatakan RUU itu juga menjabarkan rencana untuk mengembangkan undang-undang yang konsisten dengan sektor-sektor baru seperti ekonomi digital, keuangan internet, kecerdasan buatan, data besar, dan komputasi awan.

Partai dan pemerintah berjanji untuk meningkatkan tanggap darurat dan mengubah undang-undang seputar kesehatan masyarakat dengan mengubah undang-undang penyakit menular dan “hukum kesehatan dan karantina perbatasan”.

RUU tersebut juga menjabarkan arahan untuk pencegahan dan penyelesaian konflik sosial dan menegaskan kembali perintah kepada pejabat untuk “menghentikan konflik sejak awal”.