Reses Sambang Gubuk, Andi Mardan Perkuat Ekonomi Masyarakat Berbasis Banjar

Berita Baru, Lombok Tengah – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan kegiatan reses dalam masa persidangan ke 3 tahun sidang 2021.

Andi Mardan, anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah bersama team berkeliling sambang gubuk dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat.

Dalam kegiatan keliling sambang gubuk ini, Andi Mardan mengatakan bahwa ada beberapa permasalahan klasik yang selalu muncul di setiap kali dirinya melaksanakan reses.

“Keluhan masyarakat masih terkait dengan pembenahan infrastruktur, irigasi, kebutuhan air bersih maupun air untuk pertanian bahkan kelangkaan pupuk yang sedang melanda para petani,” terangnya.

Selain itu, masyarakat juga mengeluh tentang kurangnya lapangan pekerjaan, ditambah lagi banyaknya masyarakat yang dirumahkan karena Covid-19, jelas Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Tengah ini.

Menyikapi keluhan masyarakat tersebut, Politisi Muda Partai Demokrat ini menjelaskan bahwa secara infrastruktur terus kita kerjakan secara bertahap serta terus memperjuangkan yang belum tersentuh.

“Beberapa hal yang terus kita upayakan adalah pemenuhan air bersih kepada masyarakat melalui sumur bor. Pengadaan depot isi ulang air minum ditempat ibadah agar remaja/i masjid mandiri secara ekonomi,” jelas Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Bintang Muda Indonesia (Waketum DPN BMI) ini.

Ia juga menyampaikan bahwa hal penting yang perlu diperhatikan saat ini adalah mengadakan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan SDM agar bisa terampil dan mampu bersaing dalam mencari lapangan pekerjaan.

Dikatakannya pula, bahwa penting untuk membina, membangun dan terus memperkuat kemandirian ekonomi melalui koperasi maupun kearifan lokal yang berbasis banjar.

Selain melakukan sinergi dengan pihak desa dan lainnya, untuk akselerasi atau percepatan mewujudkan keinginan masyarakat tersebut, Andi Mardan juga terus berupaya bekerja struktural di Partai Demokrat dengan meneruskan aspirasi masyarakat ke DPRD Provinsi dan DPR RI.