Jadi Wabup Perempuan Pertama Dalam Sejarah Gresik, Ini Fokus Bu Min ke Depan

Berita Baru, Gresik – Aminatun Habibah telah ditetapkan menjadi wakil Bupati terpilih perempuan pertama di kabupaten Gresik. Wanita yang kerap disapa Bu Min atau Ning Min ini mengaku bersyukur diberi kesempatan untuk mengabdi kepada masyarakat. Oleh karena itu, pasca dilantik nanti pihaknya lebih memilih untuk segera melakukan perbaikan data terutama warga kurang mampu.

Putri dari pendiri salah satu pondok pesantren tertua di Pantura Jawa, Pesantren Qomaruddin, yakni Almagfurlah Kiai Ahmad Muhammad Al-Hammad ini menjadi wakil bupati perempuan pertama sepanjang sejarah di Gresik.

Menurutnya, semua ini bentuk perjuangan dari para kyai dan santri yang mendorong untuk mengabdi kepada  masyarakat, dan semua pihak termasuk masyarakat yang menginginkan perubahan.

“Bersyukur diberi kesempatan untuk mengabdi kepada masyarakat Gresik. Banyak juga kepala daerah perempuan di Jawa Timur, seperti di Surabaya. Kita tidak boleh malu belajar kepada kepala daerah perempuan yang berprestasi dan berhasil membangun daerahnya,” ujarnya, Minggu (24/1).

Wanita yang aktif berorganisasi sejak duduk dibangku kuliah ini aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), kemudian menjabat sebagai Wakil Sekretaris PW Ma’arif NU Jatim dan Bendahara MKKS SMK Maarif NU dan Pondok Pesantren Jatim.

Selain itu juga memiliki latar belakang di dunia pendidikan seperti Kepala SMK Assa’adah Bungah Gresik, kemudian pernah dipercaya sebagai Ketua 1 PC Fatayat NU Gresik dan Pengurus PC Muslimat NU Gresik.

Selanjutnya, Bu Min lebih memilih fokus untuk melakukan perbaikan data. Gresik harus memilik big data yang valid. Mulai dari data keluarga kurang mampu, pendidikan dan kesehatan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi. Agar supaya bantuan untuk masyarakat kurang mampu harus benar-benar tepat sasaran.

Big data tersebut akan diupdate dalam kurun waktu tertentu, agar sesuai dengan kenyataan di lapangan. Teknis perbaikan data akan berbeda dibanding sebelumnya.

Yaitu, pemberdayaan warga setempat, mulai dari karang taruna, muslimat dan fatayat NU, atau yang lainnya akan dilibatkan untuk memperbaiki data di lapangan. Yang jelas, warga setempat itu dilibatkan.

“Selama ini kan, yang mengawasi atau mendampingi bukan orang asli situ. Makanya masih ada yang terima bantuan tapi orangnya mampu, ada yang benar-benar tidak mampu tapi tidak dapat bantuan. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi. Kita siapkan big data agar bantuan tidak salah sasaran,” ucapnya.

Jika big data itu sudah valid, bantuan kepada warga tidak perlu ribet. Cukup menggunakan E-KTP dan dicek dalam big data. Misalkan untuk berobat ke rumah sakit, cukup bawa KTP saja untuk proses administrasi, langsung diproses tidak perlu mencari surat untuk validasi data. Hal ini juga berlaku di dunia pendidikan dan bantuan sosial lainnya.

Salah satu program Nawa Karsa pasangan Niat untuk perempuan adalah ‘Bunda Puspa’. Yakni, bantuan untuk pemberdayaan perempuan usaha dan pendidikan anak. Melalui program ini nantinya mampu meningkatkan ekonomi perempuan di dalam keluarga. Pemberdayaan yang dilakukan mulai dari pelatihan usaha, bantuan modal, hingga pemasaran secara online maupun offline.

“Artinya perempuan harus punya tambahan ekonomi. Ini yang akan kita garap di sektor UMKM, akan kami maksimalkan,”katanya.

Masih banyak perempuan yang ditemuinya terjebak dalam hutang rentenir. Pihaknya akan memberikan fasilitas kepada ibu-ibu supaya mengerti untuk memanfaatkan fasilitas bantuan dari program ini.

“Di kampung-kampung itu banyak yang punya usaha. Seperti usaha pentol, mereka sangat tradisional sekali. Kita bantu memberdayakan agar bisa melalukan penjualan secara online,” kata dia.

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPA) juga tak luput perhatiannya. Selama ini dianggap masih kurang maksimal.

“Nanti ada UPT nya sendiri untuk pemberdayaan perempuan dan anak. Karena urusan perempuan dan anak ini banyak, sedangkan anggarannya sangat kecil. Ini yang mau kami perjuangkan nanti,” tutup Bu Min.