Pemerintah Australia Desak Trump untuk Mengakhiri Pengejaran AS Terhadap Julian Assange

Berita Baru, Internasional – Pemerintah Australia bersama pendukung Koalisinya sendiri dan partai Buruh oposisi menekan pemerintahan Trump untuk mengakhiri pengejaran terhadap Julian Assange, jurnalis sekaligus pendiri WikiLeaks.

WikiLeaks sendiri merupakan sebuah situs media yang mempublikasikan berbagai dokumen dan informasi rahasia berbagai negara di dunia yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka. Assange dikenal sebagai seorang aktivis hacker dan progammer komputer yang dikenal dunia setelah meluncurkan WikiLeaks.

Sementara pemerintah AS sedang mengajukan banding atas keputusan pengadilan, pendukung Koalisi George Christensen dan senator independen Australia Selatan, Rex Patrick, menilai bahwa pengampunan presiden Donald Trump merupakan cara terbaik untuk mengakhiri kisah tersebut.

Meski tidak menyerukan perdamaian, Partai Buruh mengatakan bahwa pemerintah Australia harus melakukan apapun untuk mendorong pemerintah AS menyelesaikan masalah ini.

Pada Senin (4/1), seperti dilansir dari The Guardian, hakim Inggris memutuskan bahwa Assange tidak dapat diekstradisi ke AS untuk menghadapi tuduhan spionase dan peretasan komputer pemerintah, atas dasar risiko nyawanya jika dia ditahan dalam isolasi.

Namun, saat mengeluarkan putusan dengan alasan kesehatan, hakim distrik Vanessa Baraitser juga menolak dalil bahwa Assange tidak akan mendapatkan pengadilan yang adil di AS. Assange diharapkan membuat aplikasi jaminan baru pada hari Rabu.

Scott Morrison mencatat bahwa keputusan pengadilan dapat naik banding. Sementara itu, perdana menteri belum membeberkan langkah-langkah baru pemerintah Australia untuk menyelesaikan masalah ini dalam dua wawancara acara radio talkback pada hari Selasa.

Morrison menekankan bahwa pemerintah Australia bukanlah pihak yang terlibat dalam proses tersebut tetapi akan terus menawarkan bantuan konsuler kepada warganya.

“Tapi, Anda tahu, dengan asumsi bahwa jika itu semua ternyata (menguntungkannya), maka dia seperti orang Australia lainnya. Dia akan bebas untuk kembali ke rumah jika dia mau,” kata Morrison kepada stasiun radio 3AW di Melbourne.

Di stasiun radio Sydney 2GB, Morrison menyebut situasi saat ini sebagai proses langsung dari sistem hukum di Inggris yang sedang berjalan.

Menteri Luar Negeri, Marise Payne, mengatakan Australia akan “terus menghormati proses hukum yang sedang berlangsung”.

Dalam pembelaan implisit atas peran Australia dalam membantu warganya, Payne mengatakan: “Kami telah mengajukan 19 tawaran bantuan konsuler kepada Tuan Assange sejak 2019 yang tidak terjawab. Kami akan terus menawarkan dukungan konsuler.”

Kelompok persahabatan parlementer Australia “Bawa pulang Julian Assange” menyambut keputusan pengadilan Inggris yang menolak ekstradisi ke AS sebagai langkah pertama yang vital untuk keadilan bagi Assange.

“Saya juga meminta Presiden Trump dan Presiden terpilih Joe Biden, agar ini menjadi akhir dari masalah ini,” kata Andrew Wilkie, anggota parlemen independen Tasmania. “Julian Assange adalah pahlawan, bukan penjahat,” tambahnya.

Ketua kelompok persahabatan parlementer Australia, Christensen, yang bersama dengan Wilkie mengunjungi Assange di penjara Belmarsh tahun lalu, ia mengatakan akan melanjutkan kampanyenya dan meminta pengampunan presiden untuk Assange. Dalam minggu-minggu terakhir masa jabatannya, Trump telah mengeluarkan serangkaian pengampunan, termasuk untuk sekutu politiknya.

“Hanya pengampunan presiden yang dapat memastikan bahwa tidak ada tindakan lebih lanjut terhadap Julian Assange oleh aparat Deep State yang berlindung di dalam perut Kehakiman AS. Departemen, dan oleh pembenci Julian Assange dalam pemerintahan Biden yang potensial,” tulis Christensen di Twitter.

Patrick, senator independen SA, mengatakan rencana pemerintah AS untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut berarti bahwa Assange, yang telah menghabiskan dua tahun di penjara dan delapan tahun lagi dalam berbagai bentuk kurungan, akan tetap dikurung di penjara Inggris. Hal itu tu termasuk saat Assange berlindung di kedutaan Ekuador di London.

Patrick mengatakan pemerintah Morrison harus memperhatikan kekhawatiran hakim atas situasi genting Assange dan meminta pemerintah Inggris untuk mengakhiri proses peradilan lebih lanjut.

“Pada saat yang sama, Perdana Menteri Scott Morrison harus menelepon Presiden Trump untuk mendesak pengampunan presiden kepada Julian,” kata Patrick.

Jaksa Agung bayangan, Mark Dreyfus, mengatakan Partai Buruh menyambut baik keputusan pengadilan dan percaya bahwa proses demikian telah berlangsung cukup lama.

“Mengingat kesehatannya yang buruk, sekarang saatnya untuk mengakhiri kasus berlarut-larut terhadap Julian Assange,” kata Dreyfus dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan atas nama oposisi.

“Meskipun AS memiliki hak untuk mengajukan banding atas keputusan pengadilan, kami meminta pemerintah Morrison untuk melakukan apa yang dapat dilakukan untuk menarik garis berdasarkan masalah ini dan mendorong AS.” Tutupnya.