Tegur Pejabat Bikin Acara Seremonial, Ombudsman RI: Maladministrasi

Berita Baru, Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memperingatkan seluruh Pejabat Tinggi Negara, Kepala Daerah dan Pejabat Daerah untuk menghentikan kegiatan seremonial dan acara lain yang dapat mengundang keramaian.

Hal ini dipicu oleh temuan ORI bahwa di tengah upaya pemerintah menghambat dan menghentikan sebaran wabah COVID-19, masih ada pejabat tinggi negara yang menyelenggarakan acara seremonial dan mengundang media untuk meliput.

“Praktik seperti itu jelas bertentangan dengan kebijakan Presiden untuk tidak menyelenggarakan acara yang dapat memicu berkumpulnya orang dalam jumlah banyak sehingga meningkatkan risiko penularan COVID-19”. Kata anggota ORI, Alvin Lie melalui Siaran Pers 017/HM.01/III/2020 pada Jumat (27/3).

Alvin juga mengingatkan bahwa acara seremoni yang menyebabkan keramaian merupakan kegiatan berisiko tinggi menyebarkan COVID-19 serta membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat luas.

“Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai MALADMINISTRASI”. Tegasnya.

Dalam kondisi darurat wabah seperti saat ini, lanjut Alvin, semestinya acara seremonial ditiadakan. Ia juga menyarankan agar para pejabat tidak perlu mengundang awak media untuk meliput.

“Anggaran dan sumberdaya yang terlibat akan lebih bermanfaat dialihkan untuk mendukung upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dan untuk perawatan pasien yang terjangkit COVID-19”. Imbuhnya.

Menurut Alvin apabila ada kegiatan yang sangat penting untuk dipublikasikan, ORI lebih menyarankan agar memanfaatkan teknologi informasi, yaitu melalui Live Streaming, tanpa mengundang awak media untuk hadir secara fisik guna meliput.

ORI juga menghimbau kepada seluruh pemimpin redaksi selama kondisi darurat wabah COVID-19 masih berlangsung, agar mengabaikan segala undangan peliputan secara fisik.

“Kesehatan dan keselamatan jurnalis dan awak media wajib menjadi prioritas untuk dilindungi”. Tutup Alvin. [Hp]