NATO Desak Kosovo Untuk Redakan Konflik Dengan Serbia

Berita Baru, Brussel – Ketua aliansi militer transatlantik Eropa (NATO) Jens Stoltenberg desak Kosovo untuk redakan konflik dengan Serbia, dua hari setelah bentrokan antara polisi Kosovo dan pengunjuk rasa yang menentang walikota Albania yang menjabat di wilayah etnis Serbia.

“Pristina harus mengurangi eskalasi & tidak mengambil langkah sepihak dan mendestabilisasi,” kata Stoltenberg dalam sebuah cuitan pada hari Minggu (28/5).

Stoltenberg mengatakan dia telah berbicara dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell tentang Kosovo. Dia menambahkan bahwa Kosovo dan Serbia harus terlibat dalam dialog yang dipimpin UE.

Orang Serbia, yang merupakan mayoritas penduduk di wilayah utara Kosovo, tidak menerima deklarasi kemerdekaannya dari Serbia tahun 2008 dan masih menganggap Beograd sebagai ibu kota mereka lebih dari dua dekade setelah perang berakhir pada tahun 1999.

Mereka menolak untuk ikut serta dalam pemilihan lokal pada bulan April, dan kandidat Albania memenangkan keempat kotamadya dengan jumlah pemilih 3,5 persen.

Didukung oleh Beograd, mereka mengatakan tidak akan menerima walikota dan tidak mewakili mereka.

Sebelumnya, pada hari Jumat (26/5), sekelompok kecil etnis Serbia di Kosovo utara bentrok dengan polisi ketika mencoba memblokir pintu masuk gedung kota untuk mencegah masuknya pejabat yang baru terpilih.

Polisi menembakkan gas air mata dan beberapa mobil dibakar. Tiga dari empat walikota dikawal ke kantor mereka oleh polisi, yang dilempari batu dan ditanggapi dengan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan para pengunjuk rasa.

Setelah kerusuhan terbaru, Presiden Serbia Aleksandar Vucic memerintahkan tentara untuk ditempatkan dalam siaga tinggi dan “mulai bergerak” menuju perbatasan dengan Kosovo.

Pada Sabtu (27/5) pagi, Vucic memimpin rapat Dewan Keamanan Nasional, yang mengadopsi rencana “kegiatan keamanan … yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan pertahanan Serbia”, kata kantor presiden Serbia dalam sebuah pernyataan.

Kepresidenan menambahkan bahwa “angkatan bersenjata Serbia tetap dalam keadaan siaga maksimum sampai pemberitahuan lebih lanjut”.

Pernyataan bersama dari kedutaan besar Amerika Serikat, Inggris, Italia, Prancis, dan Jerman, yang dikenal sebagai kelompok Quint, dan kantor UE di Pristina memperingatkan Kosovo terhadap tindakan lain apa pun untuk memaksa akses ke gedung kotamadya.

“Kami sangat memperingatkan semua pihak terhadap ancaman atau tindakan lain yang dapat berdampak pada lingkungan yang aman dan terjamin, termasuk kebebasan bergerak, dan yang dapat mengobarkan ketegangan atau mendorong konflik,” kata Quint dan Uni Eropa, dilansir dari Reuters.

“Tindakan sepihak baru akan berdampak negatif pada hubungan dengan negara-negara Quint dan UE.”

AS, Inggris, dan UE adalah pendukung utama Kosovo karena negara tersebut masih belum menjadi anggota PBB karena keberatan dari Serbia, Rusia, China, dan lainnya.