Gerbang Tani Sebut Pemerintah Gagal Bangun Kemandirian Pangan

Berita Baru, Jakarta – Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) menyebutkan pemerintahan Presiden Jokowi gagal membangun kemandirian pangan dan kedaulatan pangan nasional.

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Gerbang Tani, Idham Arsyad mengatakan, salah satu evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Jokowi adalah hadirnya UU Cipta Kerja yang mengandalkan impor sebagai tumpuan ketahanan pangan.

“Padahal dalam UU Pangan, impor adalah pilihan terakhir jika produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak cukup. Sehingga tidak mengherankan jika impor selalu menjadi kebijakan untuk menjaga ketersediaan pangan,” tegas Idham dalam keterangan resminya, Jumat (6/1/2023).

Menurut Idham, Indonesia sebagai negara agraris tidak mampu melakukan pemetaan, konsolidasi lahan dan peta produksi secara nasional. Pemerintah selalu gagap jika berkaitan dengan berapa jumlah produksi pangan nasional, di antara pemangku kepentingan selalu berbeda cara hitungnya dan tidak ada kepastian data yang jelas sehingga berdampak pada pengambilan keputusan yg salah.

“Food Estate sampai saat ini terbengkalai dan tidak jelas bagaimana program food estate memenuhi kebutuhan pangan nasional, program-program skala nasional hanya menghabiskan anggaran negara, dan tidak berkontribusi secara nyata terhadap ketersediaan pangan apalagi kedaulatan pangan,” jelas Idham.

Selain itu, Idham juga menyoroti persoalan pupuk bersubsidi yang masih bermasalah sehingga menyebabkan petani kesulitan menanam. Akibatnya, setiap tahun masalah pakan ternak dan kedelai terus muncul dengan persoalan sama, naik harga karena beban kenaikan harga impor bahan baku.

“Pemerintah masih lebih mengutamakan dan tunduk terhadap mafia/kartel pangan sehingga keputusan-keputusan selalu merugikan petani dan pertanian nasional. Harus diakui bahwa mafia pangan sudah masuk menjadi bagian pengambilan keputusan dan menjadi bagian rente dalam sistem tata kelola pangan nasional, hal ini terlihat dari cara pandang mereka dalam mengambil keputusan terkait pangan, bahwa impor adalah jalan solusi,” sesalnya.

“Tidak ada road map nasional sehingga ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional jelas arah kebijakannya,” pungkas Idham.